BORNEONEWS, Nanga Bulik - Perusahaan perkebunan kelapa sawit di bawah bendera Union Sampoerna Triputra Persada (USTP) Group yakni PT Sumber Mahardhika Graha (SMG) dan dan PT Graha Cakra Mulya (GCM) diduga melakukan pelanggaran berupa perambahan hutan. Luasan perambahan hutannya pun disinyalir mencapai ribuan hektare (ha).

Seperti diketahui, kedua perusahaan USTP itu secara teritorial masuk di dua kabupaten yakni Lamandau dan Kabupaten Sukamara, provinsi Kalimantan Tengah. PT SMG mulai beroperasi sejak 2 Agustus 2007. Sedangkan PT GCM mulai beroperasi sejak Agustus 2007 yang merupakan take over dari PT Kulim.

Berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 6025/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017, di lokasi kedua perusahaan tersebut tampak terdapat lahan berstatus kawasan hutan. Di lokasi PT GCM, terdapat kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang diduga kuat masuk wilayah Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, ada pula kawasan hutan produksi tetap (HP) serta hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) yang diduga sudah lama digarap. Sedangkan di lokasi PT SMG, terdapat kawasan hutan produksi tetap (HP) dan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK).

Rinciannya, di lokasi PT GCM terdapat HPT seluas 139, 38 hektare, HP seluas 12, 53 hektare dan HPK seluas 640, 11 hektare. Artinya luas kawasan hutan yang diduga dirambah PT GCM USTP Group seluas 792,02 hektare. Sedangkan di lokasi PT SMG terdapat HP seluas 10, 71 hektare dan HPK 763, 67 hektare. Artinya luas kawasan hutan yang diduga dirambah PT SMG USTP Group seluas 774,38 hektare.

Berdasarkan rincian tersebut, jumlah keseluruhan kawasan hutan yang diduga dirambah kedua perusahaan dibawah bendera USTP Group itu seluas 1.566,4 hektare. 

Selain diduga merambah hutan, kedua perusahaan dibawah bendera USTP Group ini pun belum merealisasikan aturan 20 persen plasma dari luas hak guna usaha (HGU). Jika dihitung berdasarkan data peta tersebut, minimal luasan plasma yang harus disediakan oleh USTP Group ini 6.449,6 hektare dalam HGU. 

Menyikapi dugaan perambahan hutan oleh USTP group itu sejumlah pihakpun sudah banyak yang merespon hal tersebut, di antaranya dengan meminta pemerintah daerah segera mengusut tuntas polemik yang terjadi.