BORNEONEWS, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebut putusan majelis hakim Pengadilan Den Haag, Belanda, yang memerintahkan Royal Dutch Shell (RDS) mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) sebesar 45 persen pada 2030 sebagai langkah maju gerakan iklim global.

Manajer Kampanye Keadilan Iklim WALHI (Friends of the Earth Indonesia), Yuyun Harmono, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, mengatakan, putusan itu langkah maju yang sangat besar bagi gerakan iklim internasional.

Majelis hakim Pengadilan Distrik Den Haag yang terdiri dari Larisa Alwin, IAM Kroft, dan M L Harmsen mengeluarkan putusan kasus perdata nomor C/09/571932/HA ZA 19-379 dalam persidangan terbuka pada 26 Mei 2021.

Mereka meminta RDS sebagai tergugat --baik secara langsung maupun melalui perusahaan dan badan hukum yang biasanya termasuk dalam akun tahunan terkonsolidasi dan yang bersama-sama membentuk grup Shell-- untuk membatasi atau membatasi volume agregat tahunan dari semua emisi CO2 ke atmosfer karena operasi bisnis dan menjual produk pembawa energi dari grup Shell sedemikian rupa sehingga volume itu akan berkurang setidaknya bersih 45 persen pada akhir 2030, dibandingkan dengan tingkat 2019.

Putusan itu, menurut dia, akan membuka pintu bagi gugatan yang sama di negara-negara lain seperti Indonesia di mana korporasi yang bergerak di industri ekstraktif dan perkebunan besar menikmati keuntungan ekonomi di atas kehancuran lingkungan dan iklim.

Ia mengatakan putusan itu harus ditindaklanjuti dengan mendorong aturan yang mengikat bagi korporasi untuk tunduk pada target menurunkan emisi global sebagaimana dimandatkan dalam Pemufakatan Paris (Paris Agreement) tentang perubahan iklim.

Aktivis iklim dari Jeda Iklim, Syaharani, mengatakan, putusan itu menunjukkan langkah maju setidak-tidaknya pada dua hal.