"Banyak vendor ingin mendapat pekerjaan tetapi saat itu kuota sudah ditentukan, jadi kami sebagai petugas tidak bisa menentukan kuota, akhirnya hanya ada sekitar 300.000 paket untuk vendor-vendor yang sudah mengajukan," kata Adi menambahkan. Menurut Adi, khusus untuk mantan Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus mendapat kuota 400.000 paket.

"Operator untuk Ihsan Yunus yang saya kenal Harry van Sidabukke, Yogas juga kelompok mereka untuk bagi-bagi kuota kelompok tertentu," ungkap Adi.

Namun, Adi mengaku tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Ihsan Yunus. Adi pun menyebut untuk 1,6 juta paket yang merupakan milik anggota DPR dan Juliari Batubara tidak diminta untuk pengumpulan fee.

"Katanya yang 1.600 tidak boleh dipungut apa pun. Saat Saya diberi secarik kertas, ini 500, 500, 400, 200, sisanya untuk masyarakat intinya begitu. Klaster 1.600 tidak ada perintah, yang ada perintah yang 300.000 (bina lingkungan)," kata Adi.

Namun, Adi menyebut sejumlah perusahaan tetap ada yang memberikan fee kepada dirinya. "Ada beberapa yang kasih seikhlasnya karena operasional kementerian banyak, jadi saya terima fee itu untuk penuhi kebutuhan-kebutuhan nonbudgeter seperti untuk biaya sewa pesawat," ungkap Adi.

Menurut Adi, ada delapan perusahaan yang masuk dalam kategori klaster Bina Lingkungan, yaitu PT Total Abadi Solusindo, PT Brahman Farm, PT Rubi Convex, PT Putra Bumipala Mandiri, PT Tiga Pilar Agung Utama, PT Putra Swarnabhumi, PT Harisma Pemasaran Bersama Nusantara, dan Konsorsium Ekonomi Kerakyatan. Dari ke-8 perusahaan Bina Lingkungan itu, dia pun memungut fee meski tidak ada ada jumlah yang ditargetkan oleh Juliari Batubara.

ANTARA