Karena itu, Khairul mengatakan, penyusunan rencana kebutuhan alutsista haruslah visioner. "Menjawab tantangan masa depan. Ya memang kesannya jadi abstrak karena yang kita gunakan sebagai acuan, kan, potensi-potensi ancaman, tetapi, ya kalau kita bicara keamanan, bicara pertahanan, selalu kemungkinan terburuk yang paling diantisipasi," jelas Khairul.

Mengenai skema perencanaan, bagi Khairul tidak ada masalah mau bottom up atau top down. Begitu pula tentang pelibatan asrena-asrena, tak perlu didebatkan. Khairul lebih menekankan pada bagaimana pemerintah, dalam hal ini Kemenhan, untuk menguatkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

"Itu amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012. KKIP ini wadah untuk merumuskan kebijakan, merencanakan kebutuhan. Itu ada diatur dalam undang-undang," jelasnya.

Menyoal munculnya rumor mafia alutsista, Khairul berpendapat, perlu ditekankan adalah bagaimana mengatur peran pihak ketiga dalam belanja alutsista. Tujuannya, menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Kita juga perlu menyusun indikator industri pertahanan. Kita perlu tahu kondisi alutsista sekarang seperti apa, kesenjangan dengan kebutuhan itu seperti apa, terus bagaimana skenario industri pertahanan dalam negeri menjawab kebutuhan masa depan, terus bagaimana jika industri dalam negeri belum memenuhi, belanja impor yang paling menguntungkan itu seperti apa," tandas Khairul.

Hal senada diungkapkan pengamat militer Universitas Bina Nusantara, Curie Maharani. Menurutnya, angka Rp1.760 triliun untuk belanja alutsista masih normal bahkan cenderung konservatif.

"Sepengetahuan saya, anggaran modernisasi alutsista pada MEF III itu Rp186.623,3 milar (lampiran RPJMN) yang berarti sekitar 2,7 miliar dolar amerika per tahun, sedangkan rerata anggaran modernisasi autsista yang dialokasikan untuk 2020-2044 berkisar Rp3 triliun per tahun. Ada selisih sedikit di mana kita harus memperhitungkan defisit dan kenaikan harga alutsista," kata Curie.

Menurut Curie, isu yang bisa dilihat dalam rancangan perpres adalah implementasi modernisasi yang tidak sesuai target (behind schedule). Salah satu penyebabnya adalah perubahan atau kaji ulang MEF, yang mengalami penyesuaian beberapa kali.

ANTARA