Ke 4 Raperda ini adalah Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2019, tentang RPJMD 2019 – 2024, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kelembagaan Adat Dayak, dan Raperda Protokol Kesehatan.

“Kami berpendapat 4 Raperda ini bisa iterima untuk dibahas pada rapat rapat selanjutnya antara eksekutif dan legislatif sesuai jadwal yang sudah ditetapkan,” ujar Juru Bicara Fraksi PDIP, Selasa 8 Juni 2021.

Jubir Fraksi Partai Golongan Karya, Rachmansyah mengatakan dari beberapa penjelasan, maksud dan tujuan pengajuan 4 Raperda ini bisa menerima untuk dibahas bersama eksekutif dan legislatif, dengan harapan bisa mencapai hasil yang maksimal sebagai produk hukum daerah, yang tidak bertentangan dengan perundang–undangan yang berlaku.

Ketua Fraksi Demokrat, Untung Jaya Bangas menyampaikan, melihat dan mempelajari begitu pentingnya 4 Raperda yang telah disampaikan dan setelah membaca serta mempelajari dokumen, pihaknya sepakat dan setuju untuk dibahas bersama eksekutif dan legislatif, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.