Pemerintah Masih Telaah Moratorium Sawit

Oleh ANTARA
20 Agustus 2021 - 19:11 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Pemerintah masih mengadakan tinjauan dan penelaahan terkait apakah akan memperpanjang moratorium izin sawit yang berakhir pada September 2021, menurut Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Perekonomian Moch. Edy Yusuf.

"Kita masih mengadakan penelaahan apakah kita perpanjang atau seperti apa, namun komitmen pemerintah sudah jelas luas tutupan sawit kita 16,38 juta hektare itu merupakan luas tutupan yang selalu kita jaga sejak moratorium dilaksanakan tidak ada lagi izin yang ke luar," kata Edy dalam diskusi virtual, Jumat 20 Agustus 2021.

Dia menyebut berbagai langkah telah diambil pemerintah untuk memastikan berjalannya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit itu seperti dengan pencabutan 12 izin perusahaan di Papua Barat.

Indonesia saat ini berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833 Tahun 2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit, memiliki luas tutupan perkebunan sawit mencapai 16,381 juta ha tersebar di 26 provinsi.

Edy mengatakan terkait moratorium izin sawit itu, pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola.

"Kebijakan pemerintah pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan, dalam hal ini terkait dengan kelapa sawit," ujarnya.

Dalam diskusi yang sama Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad mengatakan berbagai kelompok sipil mengharapkan agar pemerintah dapat memperpanjang moratorium tersebut.

Hal itu karena menurutnya meski banyak sudah dicapai pemerintah lewat moratorium itu, seperti konsolidasi data dan selesainya penghitungan luas perkebunan sawit, masih terdapat beberapa isu yang harus dihadapi seperti perbaikan tata kelola.

Nadia menyampaikan dibandingkan melakukan perluasan lebih baik fokus pada peningkatan produktivitas melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat tanpa harus membuka lahan baru. "Ini juga efektif sebenarnya untuk membantu mencegah kebakaran hutan," katanya.

ANTARA

TAGS:

#Moratorium Sawit

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pelepasan Siswa Jadi Pengingat Komitmen Teguhkan Karakter

29 April 2024 - 11:50 WIB

Pelepasan siswa kelas XII Tahun Pelajaran 2023/2024 SMAN 5 Palangka Raya berlangsung pekan lalu di auditorium Poltekkes Kemenkes, Jalan G Obos, Palangka Raya diharapkan menjadi pengingat komitmen meneguhkan karakter para siswa.

Koyem Juga Daftar di PDIP untuk Diusung Sebagai Calon Gubernur

29 April 2024 - 11:40 WIB

Ketua DPD Partai Demokrat KaltenhNadalsyah atau dikenal Koyem,mendaftarkan diri sebagai bakalcalon gubernur Kalteng di DPD PDIP Kalteng, Senin, 29 April 2024.

Motor Warga Sampit Terpaksa di Evakuasi Akibat Banjir

29 April 2024 - 11:30 WIB

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membantu evakuasi kendaraan warga terdampak banjir di Jalan Teratai IV, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,Sampit.

Nadalsyah Pendaftar Pertama Bakal Calon Gubernur Kalteng Melalui DPW NasDem

29 April 2024 - 11:20 WIB

Nadalsyah atau kerap disapa Koyem adalah mantan bupati Barito Utara yang menjadi pendaftar pertama bakal calon Gubernur Kalteng, di DPW Partai NasDem Kalteng, Senin, 29 April 2024.

BPBD Kotim Catat 20 Titik Banjir di Sampit

29 April 2024 - 11:08 WIB

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencatat terdapat 20 titik banjir di Sampit pasca hujan mengguyur semalaman.

Peringatan Hari Kartini Dimaknai Dengan Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Kemajuan Bangsa

29 April 2024 - 11:00 WIB

Penjabat Bupati Sukamara Kaspinor berharap peringatan Hari Kartini dapat dimaknai dengan meningkatkan peran dalam kemajuan bangsa.

Presiden Jokowi Teken Pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

29 April 2024 - 10:45 WIB

Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, yang salah satunya mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).