57 Pegawai KPK Kirim Surat ke Jokowi untuk Diangkat Jadi ASN

Oleh ANTARA
24 Agustus 2021 - 12:11 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"57 pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat menjadi Aparatur Sipil Negara berdasarkan TWK Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyurati Presiden Joko Widodo. Surat ini meminta pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara kepada Presiden," kata perwakilan 57 pegawai KPK, Hotman Tambunan, Senin 23 Agustus 2021.

Surat tertanggal 18 Agustus 2021 namun baru diantarkan ke Sekretariat Negara pada Senin (23/8) itu ditandatangani oleh 57 pegawai.

Menurut Hotman, para pegawai mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi karena didasari oleh hasil pemeriksaan dua lembaga negara yaitu Ombudsman RI dan Komnas HAM.

"Laporan Ombudsman menghasilkan temuan adanya maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, penyisipan pasal dan beberapa pelanggaran lain. Atas temuan tersebut, Ombudsman menghasilkan tindakan korektif untuk KPK dan BKN," ungkap Hotman.

Sementara Komnas HAM dalam laporannya menemukan 11 jenis pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan.

"Satu hal yang sama dalam laporan dua lembaga negara tersebut adalah sama-sama meminta pengangkatan 57 pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara sebab perencanaan, pelaksanaan, dan penetapan hasil TWK dianggap bermasalah, menyalahi peraturan perundangan sehingga tidak bisa dijadikan dasar pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN," tambah Hotman.

Artinya, sudah sepatutnya semua pegawai KPK saat ini diangkat menjadi ASN KPK. Apalagi, alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah perintah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Kami adalah para pegawai KPK yang telah bekerja untuk KPK dengan variasi waktu yang berbeda, antara 4 sampai 15 tahun dari berbagai direktorat, biro serta kedeputian. Selama ini kami berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk memberantas korupsi sehingga Indonesia Maju bisa diwujudkan," demikian disebut dalam pembukaan surat tersebut.

Namun sayangnya, 57 pegawai itu ditetapkan sebagai pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk diangkat menjadi ASN berdasarkan hasil TWK serta akan diberhentikan sebagai pegawai KPK pada 1 November 2021.

"Padahal 'original intend' UU No 19 tahun 2019 tentang KPK menyebutkan adalah mengenai perubahan status kepegawaian KPK menjadi ASN. Kami telah mengirimkan surat kepada pimpinan KPK atas keputusan ini dan telah juga mengirim surat permohonan kepada Bapak Presiden RI untuk kiranya mengangkat kami menjadi ASN," demikian tertulis dalam surat itu.

Di antara para pegawai KPK yang dinyatakan TMS untuk menjadi ASN antara lain adalah sejumlah penyidik KPK yaitu Novel Baswedan, Budi Agung Nugroho, March Falentino, Andre Dedy Nainggolan, Ambarita Damanik, Yudi Purnmo, Rizka Anungnata dan lainnya.

Masih ada juga Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK non-aktif Giri, Kepala Biro SDM non-aktif Chandra Reksodiprodjo Supradiono, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK non-aktif Hotman Tambunan, Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK non-aktif Rasamala Aritonang dan lainnya.

ANTARA

TAGS:

#Pegawai KPK #Jokowi #ASN

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

DPMPTSP Kalteng Perkuat Sinergi Perangkat Daerah Teknis

27 April 2024 - 03:00 WIB

Langkah ini dilakukan melalui Rapat Optimalisasi Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

BKSDA Berupaya Selamatkan Orangutan di Kawasan Bandara H Asan di Tengah Gerimis dan Minim Pencahayaan

27 April 2024 - 02:00 WIB

Diduga 1 individu orangutan yang akan diselamatkan kali ini merupakan orangutan yang sama yang muncul di Kantor BMKG.

KSOP Sampit: 30 Persen Pemudik Belum kembali Hingga Penutupan Posko

27 April 2024 - 01:00 WIB

Kegiatan Angkutan Laut Lebaran 2024 di Pelabuhan Sampit, baik arus mudik maupun arus balik, relatif berjalan lancar. Namun, lanjutnya, evaluasi tetap dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat kedepannya.

Wagub Kalteng Minta Sektor Pariwisata Dipromosikan Secara Internasional

27 April 2024 - 00:00 WIB

Hal ini karena Kalteng memiliki keanekanragaman budaya sertamemiliki berbagai kebudayaan asli yang unik dan khas, yang layak ditawarkan ke masyarakat domestik, bahkan internasional.

Pawai Carnaval Budaya Bentuk Kebersamaan dan Sarat Makna Kebudayaan

26 April 2024 - 23:51 WIB

Sesuai tema kegiatan, yaitu Hinje membangun Kapuas" hal ini sejalan dengan tekad Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk membangun kebudayaan agar lebih maju dan beradab.

Disbudpar Kalteng Lauching CEO Kegiatan Karnaval 24 Agustus 2024

26 April 2024 - 23:41 WIB

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Adiah Chandrasari menyampaikan tema yang diambil pada tahun ini adalah harmoni alam Kalimantan Tengah.

Norhani Harap Peran Nusantara Gilang Gemilang Berdayakan UMKM Kalteng

26 April 2024 - 23:31 WIB

Norhani ingin NGG mampu menjadi mitra pemerintah dalam rangka upaya pemberdayaan UMKM, agar UMKM Kalteng bisa lebih baik dan naik kelas.

Warga Binaan Rutan Palangka Raya Berhasil Produksi Aneka Kerajinan Tangan dari Getah Nyatu

26 April 2024 - 23:21 WIB

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya telah berhasil mengisi waktu mereka dengan memproduksi aneka kerajinan tangan bernilai tinggi.

Ini Harapan Pj Bupati Kapuas dari Pawai Carnaval Budaya 2024

26 April 2024 - 23:11 WIB

Dalam sambutannya, Erlin Hardi menyampaikan sejumlah harapannya dari kegiatan pawai dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-218 Kota Kuala Kapuas dan HUT ke-73 Pemkab Kapuas ini.

Wagub Kalteng Beberkan Informasi Penting IKN

26 April 2024 - 23:00 WIB

Pada momentum ini akan memperingati HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN, kesempatan ini diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimatan Tengah.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia