Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.

Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Untuk dapat mempertahankan kembali raihan opini Wajar Atas Pengecualian LKPP tahun 2021 tentunya harus melihat kembali kriteria-kriteria pemberian opini. Menurut undang-undang nomor 15 tahun 2004, pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Penjelasan atas Pasal 16 ayat 1 UU nomor 15 tahun 2004 Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan. Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

Tahun 2021 ini pemerintah berkewajiban untuk melaporkan penggunaan dana PC PEN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam program PC-PEN. Pertanggungjawab penggunaan dana PC PEN yang sangat besar dalam APBN 2021 harus mampu menjawab

Kebijakan-kebijakan BPK atas pemeriksaan LKPP dalam masa pandemi Covid-19 seperti yang disampaikan oleh Laode Nusriadi, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI dalam acara rakernas akuntansi tahun 2021 adalah 1) Identifikasi kriteria pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi pandemi Covid-19, 2) Identifikasi resiko, mitigasi resiko dan pengembangan prosedur alternative pemeriksaan, 3) Pendekatan gabungan tujuan dan jenis pemeriksaan, keuangan kinerja dan pemeriksaan dengaan tujuan tertentu baik pada saat program PCPEN masih berjalan maupun telah selesai dipertanggungjawabkan, 4) Pemanfaatan Big Data Analytics dalam pengolohan dan analisis data.

Laporan keuangan tahun 2021 harus mampu menjawab tujuan atau pertanyaan kunci pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam LKPP tahun 2021 adalah 1) Bagaimana anggaran disediakan dan untuk apa saja 2) Bagaimana dan berapa anggaran direalisasikan Apakah sesuai dengan peruntukannya dan berapa alokasinya 3) Apakah penanggulangann bencana pendemi Covid-19 telah dilakukan memadai 4)Apakah pengadaan barang dan jasa telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masa pendemi Covid-19 5) Apakah seluruh transaksi telah dicatat, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara memadai 6) Apakah terdapat pelanggaran dan penyalahgunaan anggaran dan peraturan dalam kondisi kahar

Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-43/PMK.05/2020 dan Nomor-38/PMK.02/2020 dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja atas beban pendapatan dan belanja negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Pasal 14 ayat (1) PMK 43/PMK.05/2020 menegaskan bahwa akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 PMK Nomor 38/PMK.02/2020 untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan/atau antar program dalam penanganan pandemi Covid-19, pengalokasian dana penanganan Covid-19 dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus Covid-19. Satuan kerja dalam melakukan perencanaan/pengalokasian/revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 agar menggunakan klasifikasi akun khusus Covid-19.

Untuk menjamin kualitas dan keandalan data laporan keuangan  maka para penyusun laporan keuangan melakukan telaah laporan keuangan. Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dari unit akuntansi terendah sampai dengan unit akuntansi tertinggi. Telaah laporan keuangan berfungsi sebagai pencegahan dini atas potensi terjadinya kesalahan catat transaksi keuangan.

Pada akhirnya dibutuhkan kerja keras dan kerjasama yang baik antara Bendahara Umum Negara dan  Pengguna Anggaran dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Menteri selaku Pengguna Anggaran  dalam mengeluarkan kebijakan atau keputusan agar selalu didasarkan pada kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara yang telah ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara sebagai acuan.

Dengan berbagai peraturan yang telah dikeluarkan sebagai pedoman dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana APBN dalam masa pendemi Covid-19 serta menindaklanjuti  rekomendasi  hasil pemeriksaan oleh BPK atas LKPP tahun 2020 , semoga tahun 2021 LKPP yang akan disusun oleh Pemerintah dapat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

 Penulis: Waluyo Dwi Saparyo/Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah