BORNEONEWS, Jakarta - Amerika Serikat akan terus mendesak Myanmar untuk menegakkan demokrasi yang inklusif bagi rakyatnya di tengah kondisi yang mengkhawatirkan di negara tersebut, kata Menteri Luar Negeri Antony J. Blinken.

“Kami bersama sekutu dan mitra kami akan terus menekan pemerintahan Myanmar untuk menghentikan kekerasan tanpa pandang bulu, membebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil, memuluskan akses tanpa hambatan dan memulihkan jalan Myanmar menuju demokrasi inklusif,” kata Blinken dalam pidatonya di Universitas Indonesia yang dipantau secara daring melalui webinar The 9th US-Indonesia Investment Summit dari Jakarta, Selasa 14 Desember 2021.

Dia mengatakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah merumuskan Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus) sebagai upaya menggandeng Myanmar dalam dialog konstruktif guna mencari resolusi damai yang menghargai hak dan cita-cita warga negara Myanmar.

“Tujuan itu yang kami terus upayakan dan kami tidak akan menyerah begitu saja,” katanya. Kebebasan berarti terbuka terhadap kritik, juga refleksi diri. Dalam konteks kenegaraan, bebas berarti kemampuan untuk memilih jalan dan mitranya sendiri.

Dalam tingkat regional sebagai bagian dari dunia, kata Blinken, permasalahan akan ditangani secara terbuka, aturan harus ditegakkan secara transparan dan diterapkan secara adil.

Myanmar dinilai tidak mematuhi hukum internasional, melanggar janjinya sendiri karena tidak menyelenggarakan pemilu dalam satu tahun, serta tidak melaksanakan Konsensus Lima Poin tersebut.