BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Agama masih menunggu kepastian penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah/2022 Masehi dari Pemerintah Arab Saudi, kendati pelaksanaan ibadah umrah telah dibuka.

"Kepastian tentang ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada Tahun 1443H/2022 Masehi sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi," ujar Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis 13 Januari 2022.

Zainut mengatakan Pemerintah Indonesia telah melakukan rangkaian koordinasi dengan otoritas terkait pada November 2021 untuk memperoleh kepastian soal penyelenggaraan haji.

Sejak 20-23 November 2021, Kemenag bertemu dengan sejumlah pejabat teras Arab Saudi, seperti Menteri Urusan Islam Dakwah dan Penyuluhan Abdullatif Al Syeikh, Gubernur Mekah sekaligus Ketua Komite Pusat Haji Pangeran Khalid bin Al Faisal, dan Menteri Haji dan Umrah Tawfiq bin Fauzam Al Rabeah.

Dari hasil pertemuan tersebut otoritas kerajaan belum bisa memastikan soal penyelenggaraan haji, apakah akan dibuka atau kembali ditutup bagi calon jamaah luar negeri.

"Sampai dengan saat ini kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi, belum dapat diperoleh," katanyaa.

Dari pertemuan tersebut selain membahas soal kepastian haji, juga perihal kuota apabila pelaksanaan ibadah haji dibuka. Karena salah satu tahapan persiapan penyelenggaraan haji adalah dilakukannya MoU tentang jumlah kuota haji.