BORNEONEWS, Sampit - Massa dari Desa Ramban, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur nyaris meradang setelah mau mengikuti rapat dengar pendapat (RDP), jumlah warga yang masuk dibatasi.

Adu argumen sempat terjadi. Namun akhirnya teredam setelah keinginan warga dituruti dan hampir semua mereka yang datang ke kantor DPRD Kotim diizinkan masuk.

Karliansyah, koordinator warga Desa Ramban saat pertama diberi kesempatan dalam rapat mempercayakan izin dan legalitas dari perusahaan yang menurut mereka diduga bekerja secara ilegal.

Begitu juga dengan perwakilan warga, Radiman juga mempertanyakan hal tersebut, terutama terkait lahan PT MJSP seluas 1.455 hektare

"Bagaiman lahan 1.455 hektare milik PT MJSP itu legalitasnya," tukasnya.

Sementara itu, Ustad H Iwan Arsyad, mewakili warga juga mempertanyakan hal tersebut, karena dari somasi terakhir warga, dikatakan soal izin perusahaan dalam proses.