Ia menilai keberadaan pelabuhan di daerah permukiman penduduk itu sudah tidak baik. Maka dari itu kedepannya dirinya berharap  aktivitas pelabuhan itu didorong untuk  beraktivitas di dermaga milik pemerintah daerah.

Rinie menyebutkan dengn aktivitas bongkar muat di pelabuhan milik pemerintah ini juga memudahkan pengawasan terhadap barang yang masuk dan keluar dari Kotim. 

Karena saat ini, pelabuhan  tikus ditenggarai sebagai jalur masuknya barang haram jenis narkoba hingga minuman keras, rokok yang tidak bercukai.

Ia mengatakan akan membicarakan itu bersama dengan pemerintah daerah, bagaimana agar  pelabuhan milik pemerintah ini bisa maksimal.

Di kota Sampit di wilayah Baamang-Ketapang banyak berdiri pelabuhan milik masyarakat. Pelabuhan itu digunakan untuk aktivitas bongkar muat.

Sayangnya dermaga itu berada di tengah permukiman sehingga memicu cepatnya rusak infrastruktur jalan di permukiman itu sendiri. 

Kondisi ini sudah terjadi puluhan tahun. Sebagian pelabuhan tersebut mengantongi izin  dan ada pula yang tidak berizin. Mereka berdalih pelabuhan itu hanya untuk kepentingan sendiri, namun jika ditelusuri pelabuhan tersebut memiliki gudang-gudang besar di tengah permukiman penduduk untuk menyalin hasil bongkar muat. (NACO/B-7)