BORNEONEWS, Jakarta - Anggota MPR RI dari Kelompok DPD Ahmad Kanedi mengatakan, syarat ambang batas pencalonan presiden atau "presidential threshold" (PT) sebesar 20 persen merupakan sesuatu yang membingungkan dan tidak sesuai dengan perintah konstitusi.

Menurut dia, pemakaian PT juga ditentang sebagian besar ahli tata negara dan kalangan perguruan tinggi serta tidak ditemukan dalam praktek ketatanegaraan di negara manapun di dunia.

"Saya sudah berkeliling ke berbagai kampus, hasilnya tidak ada satupun yang setuju dengan 'presidential threshold' yang dipraktekkan dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia," kata Ahmad Kanedi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Hal itu dikatakan Kanedi saat menjadi narasumber pada Seminar Pustaka Akademik, kerja sama MPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), Sabtu (19/2). Tema seminar tersebut adalah "Presidential Threshold Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Kanedi menjelaskan, di berbagai kampus yang dikunjunginya, dirinya sering mendapat pertanyaan, mengapa ketentuan ambang batas pencalonan presiden masih gunakan.

Dia mengatakan, masyarakat menilai ketentuan tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

Menurut dia, syarat pencalonan Presiden sesuai ketentuan konstitusi adalah warga negara Indonesia, tidak pernah menerima kewarganegaraan negara lain, tidak pernah berkhianat dan tidak melakukan tindak korupsi atau tindak pidana berat lainnya, dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.