Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Sikapi Pendelegasian Izin Tambang, DPRD Kalteng Minta Pemda Kelola Perizinan dengan Optimal

  • Oleh Donny Damara
  • 24 April 2022 - 13:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Pusat belum lama ini telah mengeluarkan kebijakan baru tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Tambang Mineral dan Batubara (minerba) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 5 tahun 2022.

Salah satu yang dimuat dalam peraturan tersebut yakni mengembalikan perizinan berusaha tambang minerba ke daerah. Menyikapi itu, Anggota DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering meminta agar pemerintah daerah (pemda) dapat mengelola sistem perizinan dengan lebih optimal.

Dirinya menilai, faktor ditariknya semua perizinan ke pemerintah pusat selama ini yakni salah satunya dikarenakan sistem pengelolaan perizinan yang tidak optimal. Berkaca dari kejadian tersebut, pemda diharapkan supaya bisa berbenah, sehingga kejadian serupa tidak terjadi di masa depan.

"Saya ingatkan, yang terpenting itu sistem pengelolaannya dilakukan dengan optimal, sebab sebelumnya salah satu faktor ditariknya perizinan dari daerah ke pusat karena pengelolaannya tidak optimal, nah sekaranglah saatnya untuk memperbaiki itu dan jangan sampai hal seperti itu tidak terulang kembali," ucap Freddy, Minggu, 24 April 2022.

Ketua Komisi I DPRD Kalteng ini mengatakan perubahan kebijakan pemerintah pusat tersebut tentu akan memberikan dampak positif yang cukup besar, terutama kepada masyarakat di daerah. Pasalnya, pada peraturan sebelumnya, itu menimbulkan rasa ketidak adilan bagi masyarakat yang dari kecamatan atau desa karena harus mengurus perizinan hingga ke pusat.

Selain memakan waktu yang cukup lama dalam prosesnya, biaya yang ditanggung masyarakat pun menjadi lebih besar. Dengan peralihan perizinan kembali ke daerah, tidak hanya memangkas biaya, tetapi juga mempermudah masyarakat dalam pengurusan izin.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat melalui PP itu. Semoga hal ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, terutama dalam kemudahan dalam mengurus IUP kepada masyarakat, hingga optimalisasi penggalian PAD melalui sektor pajak perizinan," tukasnya. (DONNY D/B-5)

Berita Terbaru

Pemkab Gunung Mas Gelar Rapat Koordinasi TPPS

Pemkab Gunung Mas Gelar Rapat Koordinasi TPPS

  • 29 April 2024 - 21:50 WIB
Jajaran Rutan Kuala Kapuas Ikuti Upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60 Secara Virtual

Jajaran Rutan Kuala Kapuas Ikuti Upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60 Secara Virtual

  • 29 April 2024 - 21:40 WIB
Bimtek PPK Diharap Mampu Diaplikasikan di Satuan Pendidikan

Bimtek PPK Diharap Mampu Diaplikasikan di Satuan Pendidikan

  • 29 April 2024 - 21:30 WIB
Pemkab Barito Utara Sosialisasikan Sistem Merit melalui Assessment bagi Pejabat Pengawas

Pemkab Barito Utara Sosialisasikan Sistem Merit melalui Assessment bagi Pejabat Pengawas

  • 29 April 2024 - 21:20 WIB
Satlantas Polresta Palangka Raya Sosialisasi 7 Fokus Road Safety Menekan Angka Kecelakaan

Satlantas Polresta Palangka Raya Sosialisasi 7 Fokus Road Safety Menekan Angka Kecelakaan

  • 29 April 2024 - 21:10 WIB
Pudjirustaty Narang Daftar Bacabup Pulpis di DPD PDI-P Kalteng

Pudjirustaty Narang Daftar Bacabup Pulpis di DPD PDI-P Kalteng

  • 29 April 2024 - 21:05 WIB
Lulusan Teknik Sipil UMPR Siap Berkiprah Langsung Bangun Daerah

Lulusan Teknik Sipil UMPR Siap Berkiprah Langsung Bangun Daerah

  • 29 April 2024 - 21:00 WIB
Ini 7 Penyebab Lakalantas di Palangka Raya

Ini 7 Penyebab Lakalantas di Palangka Raya

  • 29 April 2024 - 20:56 WIB
Polres Barito Timur Gelar Nonton Bareng Semifinal Piala Asia U-23

Polres Barito Timur Gelar Nonton Bareng Semifinal Piala Asia U-23

  • 29 April 2024 - 20:50 WIB
BKPM Sasar Investasi Kalteng Capai Rp18,96 Triliun pada 2024

BKPM Sasar Investasi Kalteng Capai Rp18,96 Triliun pada 2024

  • 29 April 2024 - 20:45 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri