BORNEONEWS, Bogor - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) mempersiapkan bantuan pendampingan hukum jika diperlukan untuk Bupati Bogor, Ade Yasin yang telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap.

"Bidang hukum DPP PPP telah berdiskusi untuk menyiapkan bantuan hukum bagi Ade Yasin, jika dibutuhkan," kata Ketua Bidang Hukum DPP PPP Andi Surya saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu 30 April 2022.

Menurutnya persiapan bantuan hukum ini sesuai dengan aturan dalam AD/ART partai, jika ada pengurus dan kader yang terkena persoalan hukum, partai siap memberikan bantuan jika diperlukan.

Ade Yasin adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat periode 2021-2026. Andi Surya menuturkan, perwakilan dari DPP PPP sudah bertemu dengan keluarga Ade Yasin, yakni bertemu dengan putrinya di Bogor pada Kamis (28/4).

"Pertemuan itu membicarakan soal bantuan pendampingan hukum untuk Ade Yasin jika diperlukan. Dari pihak keluarga menyatakan, akan dimusyawarahkan dulu di internal keluarga," katanya.

Sebelumnya, KPK pada Kamis (28/4) dini hari, menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin tersangka kasus dugaan suap terkait audit laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bersama dengan Ade Yasin, KPK juga menetapkan sebagai tersangka empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Bogor yakni, Sekretaris Dinas PUPR Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Rizki Taufik.