Diungkapkan Syamsir, mereka secara resmi melakukan aksi damai dari tingkat pusat hingga di tingkat daerah. Namun untuk di Kotim, mereka memilih bertemu langsung dengan Komisi II DPRD Kotim agar bisa menyalurkan aspirasi kepada pemerintahan di semua tingkatan.

Menurut Syamsir, penurunan penghasilan petani pasca penutupan ekspor ini membuat 70 persen menyusutnya penghasilan mereka. Saat ini, harga TBS masyarakat hanya di kisaran Rp1.500 - Rp1.800 perkilogramnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Apkasindo Untung meminta agar masalah ini jadi perhatian DPRD, sehingga mereka bisa benar-benar menindaklanjuti keluhan para petani. 

"Kotim adalah petani terbesar di Indonesia, sehingga dengan harga turun ini sangat berdampak. Kami harap, DPRD tidak membuat masyarakat jadi tidak percaya jika membiarkan masalah ini," tegasnya.

Senada yang diungkap oleh Sekretaris Apkasindo Harnes Aser, dirinya meminta agar ada intervensi dari pemerintah supaya harga bisa seperti sebelum di atas Rp 3.000 per kilogramnya.

Saat ini, kata dia, mereka mengurung niat tidak melakukan aksi, meski desakan petani saat kuat untuk turun ke lapangan.

Menurutnya, harga turun sangat drastis sementara harga pupuk, racun masih melambung tinggi sehingga hasil sawit masyarakat tidak akan menutupi biaya itu.

Bisa saja, kata dia, mereka nanti akan melakukan aksi besar-besaran manakala pemerintah membiarkan masalah ini.

Mumpung, yang juga Humas Apkasindo mendesak agar DPRD Kotim bisa segera menindaklanjuti masalah ini, karena petani sudah dibuat resah karena sangat berpengaruh dengan ekonomi masyarakat.

"Kami sangat bermohon agar DPRD khususnya Komisi II bisa menyampaikan aspirasi kami ini," tegasnya. (NACO/B-7)