"Kesulitan tersebut terasa sejak kebijakan yang diambil pemerintah, mulai dari pelarangan ekspor CPO dan turunannya hingga saat ini dimana kebijakan tersebjt sudah dicabut dan keran ekspor dibuka kembali. Namun pada faktanya hingga saat ini harga TBS masih anjlok," jelas Ketua KUD yang berlokasi di Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).

Bahkan, menurut Sutiyana, lantaran situasi tersebut PKS juga membatasi pembelian TBS dari petani.

"Walaupun keran ekspor sudah dibuka namun PKS belum bisa maksimal untuk ekspor mungkin sekarang lebih diperketat dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan minyak goreng," jelas Sutiyana.

Menurut Sutiyana, bila pemerintah tidak segera memberikan solusi terkait hal ini, pastinya bakal menimbulkan kerugian luar biasa pada para masyarakat petani sawit.

"Karena harga sudah tidak sesuai lagi dengan HPP yg dikeluarkan oleh petani. Hal ini terjadi lantaran PKS yang tidak bisa berproduksi secara maksimal akibat tanki stok mereka masih penuh," jelas Sutiyana.

Bahkan, menurut Sutiyana, ia sendiri sempat menghadap Presiden RI Joko Widodo sekitar bulan Maret 2022, untuk menyampaikan keluhan masyarakat petani sawit.