Software Monitoring dan Evaluasi Pemenangan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Regulasi Ekspor Produk Sawit Rumit Membuat Harga TBS Petani Belum Membaik

  • Oleh Wahyu Krida
  • 03 Juni 2022 - 08:00 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Walaupun saat ini pemerintah sudah membuka keran ekspor untuk produk Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, namun hal tersebut juga masih belum membuat masyarakat petani kelapa sawit di Indonesia bernafas lega.

Pasalnya akibat pelarangan ekspor produk CPO dan turunannya beberapa waktu lalu, membuat stok tanki milik Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) menjadi penuh.

Sehingga hal tersebut menyebabkan penyerapan tandan buah segar (TBS) hasil kebun milik masyarakat yang bisa diserap PKS tidak maksimal.

Selain itu setelah keran ekspor produk kelapa sawit dibuka oleh pemerintah, regulasi pun tidak mudah untuk dijalankan pihak perusahaan, lantaran adanya ewajiban menjual minyak goreng kedalam negeri dengan harga dibawah Harga Pokok Penjualan (HPP) serta dicabutnya subsidi, baru bisa dapat izin ekspor.

Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Subur, Sutiyana, Kamis, 2 Juni 2022 yang anggotanya terdiri dari para petani kelapa sawit, mengakui bahwa regulasi dan skema penanganan masalah minyak goreng yang membuat pengusaha dan masyarakat petani sawit menjadi kesulitan.

"Kesulitan tersebut terasa sejak kebijakan yang diambil pemerintah, mulai dari pelarangan ekspor CPO dan turunannya hingga saat ini dimana kebijakan tersebjt sudah dicabut dan keran ekspor dibuka kembali. Namun pada faktanya hingga saat ini harga TBS masih anjlok," jelas Ketua KUD yang berlokasi di Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).

Bahkan, menurut Sutiyana, lantaran situasi tersebut PKS juga membatasi pembelian TBS dari petani.

"Walaupun keran ekspor sudah dibuka namun PKS belum bisa maksimal untuk ekspor mungkin sekarang lebih diperketat dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan minyak goreng," jelas Sutiyana.

Menurut Sutiyana, bila pemerintah tidak segera memberikan solusi terkait hal ini, pastinya bakal menimbulkan kerugian luar biasa pada para masyarakat petani sawit.

"Karena harga sudah tidak sesuai lagi dengan HPP yg dikeluarkan oleh petani. Hal ini terjadi lantaran PKS yang tidak bisa berproduksi secara maksimal akibat tanki stok mereka masih penuh," jelas Sutiyana.

Bahkan, menurut Sutiyana, ia sendiri sempat menghadap Presiden RI Joko Widodo sekitar bulan Maret 2022, untuk menyampaikan keluhan masyarakat petani sawit.

Berita Terbaru