BORNEONEWS, Palangka Raya - Saat ini di beberapa daerah di Indonesia pemerintah telah memberlakukan pembelian BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar harus menggunakan aplikasi My Pertamina.

Menanggapi itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Kuwu Senilawati menilai penggunaan aplikasi My Pertamina untuk membeli BBM bersubsidi kurang efektif, sehingga diharapkan  pemerintah memikirkan solusi lain yang lebih baik terkait pembelian BBM subsidi tersebut.

"Salah satu alasan kurang efektifnya pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi tersebut karena kebanyakan masyarakat masih kurang familiar dengan cara seperti itu, terlebih mereka yang sudah berumur," ucap Kuwu, Kamis, 7 Juli 2022.

Selain itu menurut Kuwu, penerapan aplikasi My Pertamina untuk membeli BBM juga kontradiktif terhadap aturan yang selama ini sudah diterapkan pemerintah terkait penggunaan ponsel di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Selama ini menggunakan ponsel di area SPBU kan dilarang terlebih ketika mengisis BBM. Jadi, pemerintah khususnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas harus memikirkan cara lain," kata dia.

Dia menjelaskan, apabila penggunaan aplikasi My Pertamina tersebut dilanjutkan penerpannya serta diberlakukan di seluruh Indonesia maka akan banyak kendala yang dihadapi, terutama bagi masyarakat kalangan menegah kebawah yang rata-rata tidak memiliki HP Andorid.

Di sisi lain juga, tidak semua daerah di Indonesia ini terutama di Kalteng ada jaringan internet, dan hal itu tentu akan menjadi kendala lain dalam membeli BBM di SPBU. Pasalnya, aplikasi itu hanya dapat diakses jika terhubung dengan jaringan internet.

"Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pendistribusian BBM. Kami harap BPH Migas dapat mengkaji lebih jauh terkait hal ini, agar dapat menemukan cara yang lebih efektif, dan juga harus melihat kondisi masyarakat ekonomi menengah kebawah," tegasnya. (DONNY D/B-5)