BORNEONEWS, Palangka Raya - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Palangka Raya ditetapkan sejak 2018 hingga 2023. Tahun ini pelaksanaan RPJMD tersebut memasuki tahun ke 4 dan sudah terlaksana hingga Triwulan II.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengaku cukup puas dengan kinerja jajaran selama 4 tahun ini, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Misalnya tentang transparansi dan akuntabilitas alokasi sumber daya dan dana.

"Dalam rangka efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya dan dana, maka kita perlu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan," katanya, Jumat 15 Juli 2022.

Regulasi pelaksanaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan APBD semakin ketat. Hal ini sebagaiman diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2017.

"Penting bagi kepala perangkat daerah agar mengawal pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan agar dapat selesai tepat waktu dan tepat anggarannya," ungkapnya.

Ia berharap seluruh jajaran memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada stakeholder sebagai acuan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dalam menentukan kebijakan agar relevan. (HENDRI/B-6)