BORNEONEWS, Jakarta - Indonesia meminta dukungan bagi makalah berjudul “Nuclear Naval Propulsion” yang diusulkan dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai jalan tengah atas pro dan kontra program pengembangan kapal selam bertenaga nuklir.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Tri Tharyat saat menyampaikan keterangan pers secara daring dari New York, Jumat 5 Agustus 2022.

Makalah (paper) yang diperkenalkan pada pertemuan ke-10 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT RevCon) di Markas Besar PBB, New York pada 2 Agustus lalu itu dimaksudkan untuk membangun kesadaran tentang potensi risiko program kapal selam bertenaga nuklir serta perlunya pengaturan mekanisme pelaporan dan pengawasannya.

Untuk tujuan tersebut, Tri mengatakan dirinya telah menemui 15 negara yang memiliki perhatian terhadap isu kapal selam bertenaga nuklir, Gerakan Non Blok, organisasi dan LSM internasional, serta lembaga pemikiran (think thank).

Negara yang ditemui dan diajak berdiskusi dengan Indonesia antara lain Australia, AS, China, Jepang, Brazil, Argentina, Meksiko, Austria, Polandia, Nigeria, Mesir, dan Selandia Baru.

“Kami memperoleh kesan bahwa tidak ada satu pun negara yang menyampaikan keberatan atas proposal Indonesia,” kata Tri.

Dalam pertemuan dengan sejumlah negara dan mitra internasional itu, Indonesia menegaskan posisinya untuk memajukan pilar-pilar utama perjanjian NPT secara seimbang, serta pentingnya menjaga nilai-nilai multilateralisme untuk mencapai hasil persidangan yang dapat diterima secara konsensus.

Namun, di luar prinsip-prinsip umum yang disetujui dari makalah Indonesia itu, Tri mengakui bahwa negara-negara tersebut juga memiliki pandangan yang berbeda.

“Saat ini belum ada negosiasi terkait nuclear submarine ini. Negosiasi baru akan dilaksanakan pada pekan terakhir persidangan atau sekitar tanggal 20 Agustus,” kata dia.

“Dengan demikian, semua proposal masih terbuka dan pembahasan akan dilakukan lebih intensif dalam dua pekan ke depan,” ujar Tri mengenai proses pertemuan NPT Revcon.