Diketahui bahwa Desa Bapinang Hulu, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotim ini sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan HPK. Sehingga perlu dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu sebelum dibuatkan sertifikat.

Terpisah, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotim, Jhonsen Ginting memberikan tanggapannya terkait persoalan tersebut. 

"Bisa diurus secara mandiri atau melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)" terangnya, Kamis, 11 Agustus 2022.

Dia menambahkan, pada tahun 2022, Bapinang Hulu hanya kebagian program redistribusi saja, yang mana program tersebut hanya ditujukan untuk masyarakat, tidak untuk lahan instansi pemerintah dan fasilitas umum. 

Sementara itu, program redistribusi tidak bisa dilakukan bersamaan dengan PTSL. Sehingga, untuk mendapatkan sertifikat harus menunggu program PTSL pada tahun berikutnya.

"Jadi redistribusi dan PTSL ini tidak bisa berbarengan, harus satu persatu. Kami selesaikan redistribusi ini dulu, baru nanti kita masukan ke program PTSL berikutnya," pungkasnya. (NOOR ANNISA/B-7)