"Sebenarnya penegasan UU itu sangat bagus untuk keamanan data kendaraan bermotor seperti penggelapan, pencurian dan sebagainya. Tapi harus perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat lebih mengetahuinya," kata Freddy, Senin, 17 Oktober 2022.

Selain itu, pengetatan UU itu juga merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah dari sektor perpajakan serta membuat masyarakat bisa lebih patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki.

Di sisi lain, menurutnya dari segi syarat untuk membayar pajak atau memperpanjang STNK di Samsat juga harus lebih dipermudah dan tidak perlu harus memberi syarat KTP asli pemilik lama kendaraan ketika masyarakat membeli kendaraan bekas.

"Syarat itu penting untuk lebih dipermudah lagi agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam membayar pajak atau memperpanjang STNK kendaraaannya. Karena memang syarat-syarat yang menyulitkan itu membuat masyarakat enggan membayar pajak. Jadi harapan kita ya lebih dipermudah lagi," tuturnya.

Dia menyebut, masyarakat akan lebih patuh membayar pajak kendaraan bermotornya apabila Samsat memberlakukan syarat yang lebih mudah. Maka dari itu sistem di Samsat harus dibenahi terlebih dahulu dengan memberlakukan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak.

"Sebenarnya masyarakat kita ini bukannya tidak patuh, tapi karena berbagai syarat yang dinilai sulit maka membuat mereka tidak taat dalam membayar pajak kendaraannya. Harapan kita ya Samsat harus berbenah dan mempermudah berbagai persyaratan bagi masyarakat yang hendak membayar pajak," tukasnya. (DONNY D/B-5)