BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Sekda Kapuas, Septedy mengapresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM yang telah menggagas sekaligus melaksanakan kegiatan pembinaan dan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Desa atau Kelurahan Sadar Hukum.

Kegiatan ini semata-mata bukan hanya persoalan tentang kriminalitas saja. Diharapkan yang paling penting itu, bagaimana masyarakat bisa melek hukum dan aturan.

“Sehingga nanti masyarakat tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tentunya ini akan menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana membuat masyarakat kita menjadi melek hukum dan juga kritis melalui Kelompok Desa/Kelurahan Sadar Hukum," katanya, baru-baru ini.

Septedy menerangkan informasi yang ia terima bahwa dari 214 Desa dan 17 Kelurahan yang ada di Kabupaten Kapuas hanya ada 4 yang sudah diresmikan menjadi desa/kelurahan sadar hukum.

Oleh karena itu berharap nantinya semua desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kapuas bisa diresmikan dan dibentuk menjadi Desa/Kelurahan sadar hukum.

"Ini pekerjaan dan tantangan yang luarbiasa bagi Kementerian Hukum dan HAM  serta Pemkab Kapuas, dari 214 Desa dan 17 Kelurahan ini nanti akan bisa segera terbentuk kelompok desa/kelurahan sadar hukum," harapnya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Arfan Faiz Muhlizi dalam kegiatan itu menjelaskan pembinaan kelompok sadar hukum adalah hal yang sangat penting guna menjadi tolak ukur dalam penegakkan hukum di masyarakat.