“Yaitu merupakan efektivitas Kodam dalam melaksanakan tugas karena sudah dibagi dari wilayah satu, dua, tiga. Nanti akan kita berdayakan untuk mengendalikan operasi maupun melaksanakan latihan-latihan,” ujarnya.

Ia mengatakan tugas tanggung jawab tertinggi penuh memang dipegang oleh Panglima TNI, namun pendelegasian wewenang pelaksanaan sehari-hari nantinya oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) yang sifatnya operasi gabungan.

Prioritas berikutnya, kata Yudo, ialah reformasi birokrasi yang merujuk pada kelembagaan yang bersih dan berwibawa. “Saat ini harus clean government, itu menjadi tugas kita bersama bahwa kita ke depan harus bersih,” ucapnya.

Yudo menyebut prioritas terakhir ialah penjagaan di daerah-daerah yang kerawanannya tinggi baik di daerah perbatasan laut maupun darat, sebagaimana saran dari Komisi I DPR RI. Ia mencontohkan daerah-daerah dengan kerawanan tinggi yang dimaksud di antaranya Kabupaten Natuna, Provinsi Aceh, hingga wilayah Papua.

Yudo mengatakan nantinya ia akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan para kepala staf matra TNI lainnya terkait hal-hal prioritas dalam visi-misi yang akan dijalankannya tersebut, termasuk menjaga soliditas dan sinergisme dengan institusi Polri maupun elemen masyarakat lainnya.

“Nantinya kita akan selalu padukan karena enggak bisa TNI bergerak sendiri, pasti harus bersamaan dengan Polri, dengan komponen masyarakat lainnya,” imbuhnya.

Ia juga menyebut akan melanjutkan dan meningkatkan program baik yang sebelumnya diinisiasi oleh kepemimpinan Panglima TNI sebelumnya yakni Jenderal Andika Perkasa.

Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa telah mensahkan Laksamana Yudo Margono yang telah diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI untuk ditetapkan sebagai Panglima TNI.

Tahap selanjutnya dalam pengangkatan Panglima TNI adalah pelantikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

ANTARA