Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

KLHK: Ekosistem Karbon Biru Jadi Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

  • Oleh ANTARA
  • 30 Januari 2023 - 19:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan kajian ekosistem karbon biru yang telah disusun dengan mengintegrasikan ekosistem laut berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan ekosistem laut yang meliputi hutan mangrove, padang lamun, rawa air payau maupun rawa air asin dan terumbu karang memiliki potensi yang besar sebagai penyerap dan penyimpan karbon.

"Atas dasar ecosystem base, maka di antara bagian-bagian studi menjadi sangat relevan dengan Agenda FOLU Net Sink 2030 yang menjadi tekad kita sebagai bangsa," ujarnya dalam seminar tentang ekosistem karbon biru di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Senin.

Implementasi ekosistem karbon biru menawarkan peluang pembangunan yang signifikan juga menimbulkan tantangan berbagai sektor, seperti perikanan dan akuakultur berkelanjutan, pariwisata laut dan pesisir, serta pembangunan pesisir.

Siti menuturkan dukungan peraturan, insentif hingga penelitian dan pengembangan kapasitas, termasuk mekanisme pembiayaan adalah kondisi yang memungkinkan dalam mendukung investasi guna memastikan tidak hanya lautan yang sehat dan berkelanjutan, tetapi juga harus sejalan dengan pengembangan ekonomi laut yang berkelanjutan dan tangguh.

Menurutnya, hal itu sejalan dengan catatan KLHK bahwa ekosistem pesisir dan laut mengandung berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian dan dalam penyelesaiannya memerlukan tindak-lanjut terkait kelembagaan.

Kelembagaan dalam studi tersebut mencakup hal yang sangat penting berkenaan dengan kapasitas kelembagaan dalam aspek yang sangat luas.

"Pada pandangan saya, inilah yang akan dapat menjadi arahan governance kita terkait karbon dengan ecosystem based," kata Siti.

Ia menjelaskan arahan pemerintah yang dimaksud mencakup aspek-aspek regulasi, institusi, proses, sistem dan prosedur, partisipasi masyarakat, sistem pembiayaan, data base dan policy excercise and policy making serta interaksi nasional (pemerintah pusat) dan sub-nasional (masyarakat, swasta, pemerintah daerah), terutama bagaimana pola koersif dan kooperatif bisa terbangun dan terjalin baik berkenaan dengan karbon.

Dalam elaborasinya seperti dalam hal peran, tekanan, mandat antarlembaga, pengendalian, asumsi implementasi, sumber inovasi kebijakan dan penekanan implementasi menuju Carbon Governance.

Berita Terbaru