BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan sebagai salah satu wujud nyata komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, maka mulai 1 Februari 2023 tingkat campuran mandatori biodiesel kembali dinaikkan menjadi 35 persen atau B35.

"Kebijakan B35 diharapkan dapat menyerap 13,15 juta kilo liter biodiesel bagi industri dalam negeri," kata Eddy dalam rilisnya pada Sabtu, 11 Februari 2023.

Implementasi kebijakan juga menurut Eddy diperkirakan akan menghemat devisa sebesar 10,75 miliar USD dan meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp 16,76 triliun.

"Kebijakan B35 diproyeksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2," tuturnya.

Selama kurun waktu 7 tahun terakhir, lanjutnya, tingkat pencampuran biodiesel terus ditingkatkan dari 10 persen dengan istilah B10 pada tahun 2014, 15 persen atau B15 pada tahun 2015, 20 persen atau B20 pada tahun 2016, dan 30 persen atau B30 pada tahun 2020.

"Di 2022 dengan implementasi B30, telah disalurkan biodiesel sebesar lebih dari 10,5 juta kiloliter (kL). Hal ini dapat menghemat devisa sekitar US$ 8,34 miliar atau setara lebih dari Rp 122 triliun dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 27,8 juta ton CO2," jelasnya.

Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk implementasi B35 yang meliputi aspek teknis, kecukupan pasokan, penyesuaian infrastruktur pendukung dan pendanaan. Sehingga pada 1 Februari 2023, Mandatori B35 siap diimplementasikan pada seluruh sektor.

Karena itulah sebelum diterapkan pada Rabu, 1 Februari 2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian ESDM dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menyelenggarakan talkhow Energy Corner Special dengan tema Implementasi Mandatori Biodiesel B35 pada Selasa, 31 Januari 2023.