Dia mengingatkan pelaku kekerasan seksual tidak hanya orang yang tidak kenal, bahkan seringkali sosok yang sudah dikenal anak. Dia menyarankan orangtua perlu mengajari anak menganalisis situasi tak lazim salah satunya ketika ada orang dewasa meminta anak tak melaporkan situasi tidak lazim.

Menurut dia, ketika ada orang dewasa yang berada di dekat anak meminta mereka untuk tidak bercerita atau melapor ke orangtua maka itu contoh situasi yang tidak lazim.

Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat sebanyak 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di satuan pendidik baik yang berasrama maupun tidak, selama Januari hingga 18 Februari 2023.

Sebanyak sembilan kasus sudah dilaporkan ke kepolisian, sedangkan satu kasus di Gunung Kidul diselesaikan dengan memindahkan kelas mengajar dan mengurangi jam mengajar oknum guru pelaku.

Ketua Dewan Pakar PSGI Retno Listyarti berpendapat hukuman semacam itu tidak mempertimbangkan kondisi psikologis korban yang masih bersekolah di sekolah itu dan kemungkinan besar setiap hari bertemu oknum guru pelaku di lingkungan sekolah itu.

"Sementara guru pelaku tetap berpotensi melakukan hal yang sama tapi pada anak yang lain. Keputusan hukuman semacam itu tidak akan menimbulkan efek jera pada pelaku dan tidak berpresfektif melindungi anak di lingkungan sekolah,” kata dia seperti disiarkan keterangan tertulisnya.

FSGI pun memberikan sejumlah rekomendasi demi mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah, salah satunya mendorong Pemerintah Pusat maupun daerah untuk memastikan para pendidik pelaku kekerasan seksual pada anak didiknya dipidana guna mendorong adanya efek jera sekaligus tidak ada anak yang menjadi korban lagi.

Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan mandat dari UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan.

FSGI juga mendorong Kemendikbudristek melakukan sosialisasi secara masif dan implementasi kebijakan dari Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan.

FSGI pun mendorong Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi dan implementasi kebijakan PMA No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan penanggulangan Kekerasan seksual di Madrasah dan pondok pesantren atau satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemenag. Hal ini mengingat kasus kekerasan seksual di madrasah dan ponpes lebih tinggi jika dibandingkan dengan satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek.

Data FSGI mencatat sebanyak 50 persen kasus kekerasan seksual terjadi pada jenjang SD/MI, 10 persen pada jenjang SMP, dan 40 persen di Pondok Pesantren. Dari 10 kasus kekerasan seksual, 60 persen satuan pendidikan berada di bawah kewenangan Kementerian Agama dan 40 persen di bawah kewenangan Kemendikbudristek.

ANTARA