Mahfud: Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Bukan Korupsi Tapi TPPU

Oleh ANTARA
11 Maret 2023 - 09:30 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meluruskan isu mengenai temuan perihal transaksi mencurigakan hingga sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dimaksud bukan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Jadi tidak benar kalau isu berkembang di Kemenkeu ada korupsi Rp300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi, tapi tidak ngambil uang negara," kata Mahfud dalam jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube resmi Kemenkopolhukam, Jumat.

TPPU itu melibatkan sekira 467 pegawai di tubuh Kemenkeu dalam rentang waktu 2009-2023 berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Mahfud menyampaikan hal tersebut setelah pertemuan dengan jajaran Kemenkeu di kantor Kemenkopolhukam untuk memutakhirkan informasi satu sama lain terkait transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang (TPPU) di tubuh kementerian tersebut.

Hadir mewakili Kemenkeu adalah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Sekretaris Jenderal Heru Pambudi, dan Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh, sementara Mahfud didampingi Deputi III Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo.

Mahfud menjelaskan bahwa dirinya mempersoalkan temuan PPATK tersebut berpijak pada Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK.

"Setiap informasi dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh PPATK, baik karena permintaan dari instansi yang bersangkutan ataupun inisiatif PPATK, karena laporan masyarakat, begitu dikeluarkan harus ada laporannya dari instansi yang bersangkutan," katanya.

Mahfud juga mengoreksi anggapan yang beredar di masyarakat bahwa temuan transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp300 triliun tersebut merupakan hasil penyelewengan uang pajak.

"Apalagi dipikir ngambil uang pajak, itu ndak, bukan itu. Mungkin ngambil uang pajaknya sedikit, nanti akan diselidiki," ujarnya.

Kendati demikian, Mahfud menyatakan pihaknya telah mengambil sampel tujuh dari 197 kasus yang dilaporkan. Setelah dihitung ditemukan dari tujuh kasus tersebut sudah menimbulkan dugaan TPPU sebesar Rp60 triliun.

TAGS:

#Mahfud Md #Kemenkeu #TPPU

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Ketua KPU Kotim: Caleg Terpilih Wajib Laporkan Harta Kekayaan 21 Hari Sebelum Dilantik

04 Mei 2024 - 20:50 WIB

Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Rifqi mengatakan, calon legislatif (caleg) terpilih wajicmenyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling lama 21 hari sebelum pelantikan menjadi anggota DPRD Kotim periode 2024-2029.

Timnas Jepang Putri U-17 Jalani Latihan untuk Adaptasi Cuaca di Bali

04 Mei 2024 - 20:40 WIB

Timnas Jepang Putri U-17 menjalani latihan perdana di Denpasar termasuk untuk menyesuaikan cuaca panas di Bali menjelang pertandingan Piala Asia Putri U-17 mulai Senin (6/5).

Kadisdik Kotim Berharap Gebyar Talenta SMPN 1 Sampit Jadi Inspirasi Sekolah Lain

04 Mei 2024 - 20:30 WIB

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Irfansyah berharap gebyar talenta SMPN 1 Sampit menjadi inspirasi sekolah lain, untuk menghadirkan asesmen dan panen raya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) melalui pagelaran.

Otorita IKN Canangkan Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel Juli 2024

04 Mei 2024 - 20:20 WIB

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencanangkan untuk melakukan uji coba kendaraan otonom, kereta otonom tanpa rel (autonomous rail transit), dan taksi terbang (advanced air mobility) pada Juli 2024.

Dewan Apresiasi Angka Stunting di Gumas Kembali Turun

04 Mei 2024 - 20:10 WIB

Ketua Komisi III DPRD Gunung Mas Iceu Purnamasari memberikan apresiasi kepada semua pihak atas kembali turunnya angka stunting di wilayah setempat.

Kemenag: Data Calon Jamaah Haji yang Terverifikasi Capai 223.474 Orang

04 Mei 2024 - 20:00 WIB

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Saiful Mujab menyebut calon jamaah haji yang datanya sudah terverifikasi untuk mendapatkan visa haji mencapai 223.474 orang.

Razia Kamar Hunian WBP Rutan akan Terus Dilakukan Secara Berkala

04 Mei 2024 - 19:50 WIB

Kegiatan razia menyasar kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) akan terus dilakukan secara berkala.

BMKG Bandung Catat Jawa Barat Diguncang 106 Kali Gempa Selama April

04 Mei 2024 - 19:40 WIB

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung mencatat selama periode April 2024 telah terjadi sebanyak 106 kejadian gempa bumi di Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya.

Kadis Pendidikan Ajak Sukseskan Gerakan Transisi PAUD ke SD di Seruyan

04 Mei 2024 - 19:30 WIB

Kepala Dinas Pendidikan Seruyan, Rusdi Hidayat mengajak semua pihak untuk bersama sama menyukseskan Gerakan Transisi PAUD SD di Kabupaten Seruyan.

Basarnas: 91 Korban Banjir di Sulsel Selamat dan 7 Dalam Pencarian

04 Mei 2024 - 19:20 WIB

Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melaporkan sebanyak 91 orang korban banjir disertai tanah longsor di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) selamat dan tujuh orang lainnya dinyatakan hilang dalam proses pencarian.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia