ANJLOKNYa harga sejumlah komoditi seperti karet dan kelapa sawit ditambah banyaknya perusahaan tambang terkena imbas krisis global, menjadi perhatian kalangan DPRD Barito Utara.

Terkait itu, Anggota DPRD Barito Utara, Taufik Nugraha mengharapkan pemkab setempat untuk dapat memberikan perlindungan dan memberdayakan  masyarakat.

'Iklim investasi bagi perusahaan yang tidak mudah serta anjloknya harga penghasilan massyarakat menjadi perhatian. Kami ingin pemerintah daerah dapat melindungi dan memberdayakan masyarakat lokal,' ujar Taufik, saat rapat bersama antara DPRD dengan pemkab membahas Raperda Inisiatif perlindungan tenaga kerja lokal di Kabupaten Barito Utara, Selasa (15/3).

Dilanjutkannya, pemkab dapat memberikan pelatihan bagi masyarakat seperti melalui balai latihan kerja (BLK).

Selain itu, diharapkan juga kepada perusahaan agar dapat memberikan pelatihan kepada karyawannya. Sehingga karyawan menjadi terlatih dan terampil untuk bekerja di perusahaan.

'Kita memang mengakui bahwa kurangnya SDM masyarakat yang terampil di Kabupaten Barito Utara. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama untuk dapat meningkatkan kualitas SDM masyarakat,' jelasnya.

Sementara, Anggota DPRD lainnya, Helma Nuari Fernando menambahkan, pemerintah jangan hanya mementingkan kepentingan masyarakatnya, namun juga harus mempedulikan perusahaan/ Sehingga perusahaan dan masyarakat dapat saling maju bersama.

'Hendaknya perda yang akan dibuat harus dapat mengakomodasi keluhan dari masyarakat serta perusahaan, sehingga dapat saling menguntungkan,' tukasnya.

H Abri, Anggota DPRD lainnya, mengatakan, hendaknya dalam pembuatan perda harus memberikan dan mengatur kepentingan di daerah, dengan perusahaan wajib memberdayakan tenaga lokal minimal 70 persen.

'Untuk perlindungan tenaga kerja secara umun sudah diatur dalam UU namun hendaknya perda ini dapat mengatur kebutuhan masyarakat dan daerah,' imbuhnya.

(B-5)