BORNEONEWS, Tamiang Layang - Penasihat Hukum dari Koalisi Anti Kekerasan Seksual Kalimantan Tengah dan keluarga korban menyampaikan keberatan atas perlakuan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang dialami dalam persidangan, Senin, 8 Mei 2023.

Sandi Jaya Prima Simarmata dari Koalisi Anti Kekerasan Seksual Kalimantan Tengah mengatakan, persidangan tersebut merupakan agenda pemeriksaan saksi pada kasus dugaan kekerasan seksual oleh salah satu Kabid pada Dinas Sosial Barito Timur di Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

"Persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang sebelumnya dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB dan diundur pada pukul 13.00 WIB, kemudian diundur lagi hingga sekitar pukul 17.00 WIB. Adapun pengunduran waktu sidang tersebut karena berbagai alasan yang disampaikan," ungkapnya kepada Borneonews usai sidang yang berlangsung hingga pukul 22.00 WIB itu.

Saat persidangan dimulai, tiba-tiba penasihat hukum terduga pelaku melakukan protes kepada majelis hakim atas keberadaan penasihat hukum korban dengan alasan tidak mempunyai kepentingan.

Hal yang membuat Sandi makin kecewa saat Ketua Majelis Hakim Moch. Iza Nazarudin SH MH malah menyetujui usulan penasihat hukum terduga pelaku.

"Kami selaku penasihat hukum korban merasa sangat keberatan. Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam setiap pemeriksaan anak wajib untuk diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Sandi.