Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Desa Natai Raya Perlu Gedung Perpustakaan dan Mini Traktor

  • 03 April 2016 - 07:42 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Usulan warga Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan (Arsel) tak kunjung terealisasi. Padahal mimpi warga untuk memiliki gedung perpustakaan dan mini traktor itu sudah tiga kali disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Kepala Desa Natai Raya Ian Arifin mengungkapkan, meski sudah berulang kali diusulkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar), namun sampai saat ini belum mendapatkan respons positif. Gedung perpustakaan, sebut Ian, masih menumpang di salah satu ruang gedung PKK Desa Natai Raya.

"Kalau koleksi buku sudah banyak, namun gedungnya belum ada. Usulan selalu kami masukkan setiap Musrenbang," ungkap Ian.

Sementara, hand traktor yang sudah diusulkan sejak 2012 juga tak kunjung direalisasikan. Meski belum pernah terpenuhi, warga kembali memasukkan usulan alat pertanian itu ke dalam item usulan Musrenbang.

"Menyesuaikan kondisi, kami mengubah usulan hand traktor yang sudah berkali kali diusulkan, menjadi mini traktor," sebutnya.

Luasan lahan pertanian di Desa Natai Raya yang sudah mencapai ribuan hektar, tidak lagi cocok jika dikerjakan menggunakan hand traktor. "Makan waktu dan tenaga jika menggunakan hand traktor," sebut Ian.

Padahal, kata Ian, pekerjaan atau bantuan yang tidak menjadi usulan prioritas warga, selalu terealisasi setiap tahun, seperti pengaspalan dan pengerasan jalan.

Di desa berpenduduk 1.560 jiwa itu, memiliki sejumlah kelompok tani (Poktan). Khusus untuk petani padi, mereka berhimpun ke dalam Poktan 'Waringin', berikutnya ada Poktan petani Jagung dan Poktan untuk Palawija.

"Setelah sukses mengembangkan padi, jagung dan sejumlah tanaman palawija, kami sudah mulai mengembangkan gaharu," ujar Ian.

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Bambang Purwanto mengatakan, ke depan pihaknya akan terus melakukan pembangunan perdesaan, khususnya pemberdayaan masyarakat desa.

"Antara pembangunan infrastruktur dan perekonomian kerakyataan harus sinergis. Pembangunan tidak lagi terpusat di kota saja," terangnya.

Terkait sejumlah usulan yang belum terealisasi, pihaknya mengaku masih mendahulukan kebutuhan prioritas, sambil menyesuaikan kemampuan daerah. "Pembangunan harus bertahap," tandas Bambang.(CR-1)

Berita Terbaru