BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Kalteng, Maryani Sabran meminta pemda di Kalteng melalui sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) masing-masing daerah agar dapat memgoptimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan PAD.

Ia mengatakan, potensi dari pajak kendaraan bermotor ini sangat menjanjikan untuk meningkatkan PAD, sehingga perlu dioptimalkan. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya membayar pajak kendaraan bermotor perlu dijalankan.

"Selain itu, samsat juga harus bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat baik itu terkait balik nama, membayar pajak, dan lain-lain. Wajib pajak pastinya akan taat apabila ada kemudahan adminitrasi yang diberikan oleh samsat," ucapnya, Minggu, 20 Agustus 2023.

Dalam optimalisasi pada sektor pajak kendaraan bermotor ini juga, pemda harus dapat menekankan bagi pengguna kendaraan yang menetap di Kalteng tapi memakai kendaraan plat non KH. Sebab, dengan memakai kendaran plat non KH pajak yang dibayarkan tidak masuk daerah.

"Malah sebaliknya, pajak itu masuk daerah lain. Jadi ini perlu ditekankan kembali, karena apabila memang menetap di Kalteng plat juga harus diganti menjadi KH agar pajak dibayarkan ke daerah dan itu juga akan turut berkontribusi dalam pembangunan daerah Kalteng," tuturnya.

Di sisi lain, mengingat juga kendaraan perusahaan besar swasta (PBS) kebanyakannnya menggunakan plat non KH, hal ini perlu menjadi perhatian. Setia kendaraan milik PBS di Kalteng seharusnya menggunakan plat KH bukan plat dari luar.

PBS harusnya memiliki kewajiban dalam memperhatikan hal ini, sebab sampai saat ini masih banyak PBS yang menggunakan jalan umum, sehingga kontribusinya sangat diharapkan terutama pada sektor pajak yang diperuntuhkan untuk pembangunan.