“Hasil penilaian tersebut merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan birokrasi kita selama tahun 2023 kemaren. Diantara hasil penilaian tersebut antara lain hasil implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), indeks reformasi hukum, implementasi Core Value ASN melalui pengukuran indeks berakhlak, implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2023,” kata Pj Bupati. 

Berkaitan dengan hasil penilaian beberapa indikator tersebut, pada kesempatan itu Pj Bupati Drs Muhlis menekankan agar kepada kepala perangkat daerah yang menjadi leading sector dalam penilaian indikator untuk segera berkoordinasi dan menyusun rencana aksi yang terukur dalam rangka perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah diterima.

Kemudian, kata dia, kepada seluruh kepala perangkat daerah, Pj Bupati menginginkan adanya keseriusan dan komitmen yang lebih dalam mensukseskan upaya perbaikan ke depan. Seperti yang kita pahami bersama, bahwa penilaian tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua perangkat daerah saja, tetapi keterlibatan kita secara kolektif sangatlah diperlukan.

Untuk itu, kata Muhlis, mari kita bersama sama membenahi kembali manajemen kinerja terutama masalah “penyediaan data dan dokumen”. Hal ini seringkali menjadi titik lemah dalam beberapa penilaian. 

“Saya mengharapkan ke depan kita tidak lagi menjumpai masalah kekurangan data, validitas data, atau keterlambatan-keterlambatan dalam pengumpulan data. Termasuk saya inginkan adanya kontrol langsung dari pimpinan perangkat daerah terhadap data atau dokumen yang disampaikan,” imbuhnya.