Kendati demikian, Rifqi mengatakan pada hakikatnya baik kecamatan maupun PPK siap mengikuti skema yang disusun oleh KPU, baik itu kesiapan menerima logistik maupun mendistribusikan kembali logistik itu ke desa maupun kelurahan sampai ke TPS.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat adalah tidak hanya memastikan distribusi logistik berjalan lancar, tapi juga harus mengikuti ketentuan bahwa logistik pemilu sudah harus ada di TPS satu hari sebelum hari pemungutan suara.

“Pada prinsipnya baik KPU, kecamatan, PPK, hingga pihak keamanan semua ada kesamaan visi dan satu pemahaman bahwa kita harus mensukseskan tahapan pemilu ini,” ujarnya.

Untuk pendistribusian logistik Pemilu 2024 ini KPU Kotim telah menyiapkan 45 armada guna membawa 5.845 kotak suara yang di dalamnya berisi sejumlah item logistik pemilu dan 4.676 bilik suara.

Logistik pemilu yang dikirim ke kecamatan akan ditampung di aula kecamatan masing-masing sebelum didistribusikan ke desa/kelurahan lalu TPS.

Pertanggungjawaban untuk pendistribusian logistik pemilu ini bertingkat. Untuk distribusi dari gudang logistik ke kecamatan menjadi tanggung jawab KPU, sedangkan dari kecamatan ke desa atau kelurahan menjadi tanggung jawab PPK, selanjutnya tanggung jawab Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke TPS.

Sementara itu, Sekda Kotim Fajrurrahman mengatakan pemilu merupakan momentum yang penting dalam demokrasi, suara rakyat akan menentukan arah masa depan negara dan daerah ini.

“Oleh karena itu, persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait sangatlah penting untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemilu,” ucapnya.

Mengingat pentingnya koordinasi, sehingga ia pun meminta pihak penyelenggara Pemilu agar tak segan berkoordinasi dengan pihak kecamatan maupun desa baik terkait distribusi, pengamanan dan lainnya. 

Ia pun menginstruksikan seluruh OPD, baik tingkat kabupaten, kecamatan, maupun kelurahan/desa agar selalu siap membantu penyelenggara pemilu jika dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan distribusi logistik maupun pemungutan serta perhitungan suara.

Fajrurrahman juga menyoroti fenomena di beberapa daerah, yakni adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menutup akses jalan ke perkebunan guna menghindari aksi penjarahan kelapa sawit. 

Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada terhambat atau tertundanya pendistribusian logistik pemilu, sehingga ia menginstruksikan camat terkait agar berkomunikasi dengan pihak perusahaan agar dapat membuka akses jalan demi kelancaran Pemilu 2024.

“Pemkab Kotim berkomitmen untuk selalu siap membantu dan mendukung penyelenggara pemilu dalam menyukseskan semua tahapan Pemilu 2024,” demikian Fajrurrahman.

ANTARA