"Tetapi walaupun begitu, mungkin ada saja tersisa misalnya ganti rugi lahan ternyata yang menerima bukan yang bersangkutan sehingga itu yang mungkin atau saudaranya yang menjual. Itu masih ada dan itu tetap saat ini kita upayakan penyelesaiannya," ujarnya.

Tren permasalahan saat ini adalah tuntutan masyarakat terkait plasma. Sesuai aturan, perusahaan diwajibkan mengalokasikan sebesar 20 persen kebun plasma untuk masyarakat sekitar perusahaan.

Halikinnor menyebut, masih ada hampir 40 persen perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban plasma. Namun ada juga perusahaan yang merealisasikannya yang walaupun plasma masih berproses, tetapi perusahaan tersebut sudah memberikan dana talangan kepada masyarakat sehingga masyarakat sudah menerima manfaat sehingga tidak ada permasalahan.

"Untuk plasma sedang kita tangani dan ini belum berakhir karena saya yakin itu namanya sifatnya investasi ada, maka biasanya tetap ada permasalahan. Tapi ini jadi prioritas kita juga," tegas Halikinnor.

Halikinnor berharap upaya-upaya penanganan konflik sosial didukung dan hasilnya bisa diterima dengan baik oleh semua pihak. Dengan begitu, pembangunan tetap berjalan, investasi meningkat dan masyarakat juga merasakan manfaatnya dalam mencapai kesejahteraan.

ANTARA