Dewan Pers Pertanyakan RUU Penyiaran Sementara Presiden Hormati Pers

Oleh ANTARA
17 Mei 2024 - 10:30 WIB

BORNEONEWS, Bandung - Dewan Pers mempertanyakan urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, sementara Presiden Joko Widodo sangat menghormati pers, bahkan mengeluarkan Perpres 32 tahun 2024 agar perusahaan platform memberikan dukungan pada hasil karya jurnalistik yang berkualitas.

"Itu artinya pemerintah itu menghormati karya jurnalistik berkualitas. Lah kenapa, di draf RUU Penyiaran ini melarang media menyiarkan jurnalistik investigatif. Jurnalistik investigatif itu adalah mahkota dari kerja kerja jurnalistik," kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Bandung, Kamis, 16 Mei 2024.

Lebih lanjut, Ninik mengungkapkan bahwa RUU Penyiaran yang saat ini tengah digodok oleh Badan Legislasi DPR RI, dinilai sebagai upaya kesekian kalinya dalam memberangus kebebasan pers di Indonesia.

"Ini upaya memberangus pers kita dan dinilai akan membahayakan demokrasi, dan semangat reformasi di Indonesia, ketika hak warga negara untuk mengetahui dan berbicara sangat dibelenggu," ujarnya.

Upaya memberangus pers Indonesia, kata Ninik, bukan kali pertama terjadi, di mana hal yang sama dilakukan saat perancangan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Ini bukan pertama kali lo. Coba perhatikan, pada 2017 melalui UU Pemilu, lalu melalui UU Cipta Kerja yang melarang penyiaran pemberitaan. Lalu draf UU penyiaran saat ini. Jadi ini bukan pertama kali upaya untuk meminggirkan peran pers dalam pemberitaan berkualitas," kata Ninik di Bandung, Kamis.

Ia pun menemukan kesinambungan upaya-upaya pemberangusan pers melalui draf-draf undang-undang sebelumnya.

Hal itu dapat terlihat dari UU Pemilu, UU Cipta Kerja, UU KUHP, dan sekarang draf UU Penyiaran.

"KUHP baru kita, hanya diakomodasi satu, padahal ada dua pasal, untuk saat ini ada oknum yang sengaja menurut saya, dari otaknya sudah berfikir untuk mengebiri pers kita," katanya.

Ninik juga mengatakan draf RUU Penyiaran untuk saat ini, sangat berbahaya untuk demokrasi di Indonesia, jika melihat kelahiran UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

TAGS:

#Dewan Pers #RUU Penyiaran

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Reza Prabowo Pastikan PPDB Kalteng Transparan Bebas KKN

13 Juni 2024 - 21:00 WIB

Reza mengatakan Disdik Kalteng telah menyiapkan sistem penyaringan yang ketat untuk menghindari praktik-praktik KKN.

Tingkatkan Kemampuan Petani Dalam Mengelola Sektor Pertanian

13 Juni 2024 - 20:55 WIB

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid menekankan pentingnya peningkatan kemampuan petani dalam mengelola sektor pertanian oleh pemerintah.

Pemberantasan Judi Online dan Pinjol Harus Komprehensif

13 Juni 2024 - 20:51 WIB

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menyampaikan telah memblokir 824 entitas ilegal selama periode April-Mei 2024.

Dewan Dorong Peningkatan Ekonomi Desa

13 Juni 2024 - 20:45 WIB

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Sudarsono mendorong upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian wilayah perdesaan.

Nurhidayah Urutan Pertama Hasil Survei Pilkada Kobar 2024

13 Juni 2024 - 20:41 WIB

Survei ini menunjukkan dukungan yang kuat untuk Hj Nurhidayah, sementara Rahmat Hidayat berada di posisi terakhir dengan jumlah suara 858.

MIN 5 Kota Palangka Raya Seleksi KSM Tingkat Madrasah

13 Juni 2024 - 20:35 WIB

Sebanyak 23 siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 5 Kota Palangka Raya yang terdiri dari siswa kelas IV dan V, mengikuti seleksi Kompetisi Sains Madrasah atau KSM tingkat madrasah pada Rabu, 12 Juni 2024.

Tambun Bungai KOI FestivalJadi Event Pertama Perebutan Piala Gubernur Kalteng

13 Juni 2024 - 20:31 WIB

Kepala Diskominfo SP Palangka Raya Ingatkan Warga tentang Ancaman Iklan Judi Online

13 Juni 2024 - 20:25 WIB

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) SP Palangka Raya, Saipullah, mengeluarkan peringatan kepada masyarakat terkait maraknya iklan dan tautan yang mengarahkan kepada praktik perjudian online.