BORNEONEWS, Barito-Selatan - Asosiasi Perkumpulan petani, Pedagang dan Industri Rotan Kalimantan (PEPPIRKA), akan terus memperjuangkan kejayaan rotan kalimantan kembali seperti sebelumnya. Melalui asosiasi yang terbentuk 2 Januari 2016 itu, PEPPIRKA  akan berjuang sehingga harga rotan  normal seperti sedia kala.

"Kita menginginkan rotan disukai dunia lagi seperti  tahun 2000 dan 2001 lalu," kata ketua umum PEPPIRKA, M. Nirwandi usai kegiatan musyawarah tentang kemajuan rotan, di Desa Baru, Barito Selatan, Sabtu (4/6/2016).

Perjuangan ini akan terus dilakukan, lanjut dia, sebab asosiasini dibentuk  atas dasar keluh kesah para petani dan pengusaha rotan di Kalimantan termasuk yang berada diwilayah Barsel ini.

Poin penting yang diharapkan, meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan mencabut peraturan nomor 35/2011 tentang pelarangan eksport rotan. "Selain itu juga kita menginginkan rotan bukan lagi hasil ikutan hutan, akan tetapi budidaya perkebunan, sebab rotan merupakan kebun milik masyarakat."

Ia membeberkan, pihaknya beberapa waktu lalu sudah duduk bersama dengan Dirjen kementrian perdagangan Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut peraturan itu. "Karena, peraturan tersebut sangat merugikan petani dan pengusaha rotan Kalimantan, sebab setelah diberlakukannya peraturan tersebut, harga rotan ditingkat petani dan pengusaha rotan Kalimantan menjadi anjlok," tambah dia.

Pihaknya pun  terus memperjuangkan dan mengharapkan dukungan semua pihak terutama pimpinan daerah supaya peraturan itu dicabut dan rotan bukan lagi hasil ikutan hutan akan tetapi budidaya perkebunan.

"Dengan dicabutnya peraturan pelarangan eksport rotan tersebut, harga rotan akan menjadi normal dan kesejahteraan para petani rotan akan meningkat seperti sebelumnya," ucap dia.

Di tempat yang sama, Bupati Barsel, HM Farid Yusran mendukung sepenuhnya upaya dan perjuangan asosiasi Perkumpulan petani, Pedagang dan Industri Rotan Kalimantan. "Kami sangat mendukung perjuangan yang dilakukan PEPPIRKA tersebut. Ini sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan petani dan pengusaha rotan kalimantan," ucap Bupati.

 "Perjuangan asosiasi ini ada dua hal yakni menginginkan peraturan tentang pelarangan eksport rotan dicabut dan memperjuangkan rotan bukan lagi hasil ikutan hutan, akan tetapi budidaya perkebunan," tambah dia.

 Karena lanjut dia, dengan adanya peraturan pelarangan ekspor rotan, maka akan banyak terjadi penyeludupan sehingga stok diluar negeri menumpuk dan mereka tidak lagi membeli rotan. "Akibat banyaknya penyeludupan tersebut, harga rotan ditingkat petani dan pengusaha di Kalimantan pun sangat murah dan kesejahteraan petani rotan khusunya di kalimantan menjadi terpuruk," kata dia. (URIUTU DJAPER/N).