Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Kontraktor Lokal Perlu Perlindungan

  • Oleh M. Rifqi
  • 06 Juni 2016 - 15:15 WIB

BORNEONEWS, Kotim - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, M Shaleh berpendapat, kontraktor lokal atau daerah setempat perlu mendapat perlindungan dan pembinaan dari pemerintah daerah.

"Kontraktor daerah atau lokal, terlebih bagi mereka yang masih berskala kecil, perlu perlindungan. Jangan sampai dimatikan karena ulah segelintir pihak,' kata M. Shaleh, Senin (6/6/2016),

Shaleh menanggapi keluhan sejumlah kontraktor lokal yang mensinyalir pelaksanaan berbagai proyek pemerintah daerah di Kabupaten Kotim dimonopoli oleh pihak tertentu. Idealnya pengelolaan dana APBD diselenggarakan berdasarkan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Sebab, apabila hal ini tidak dilakukan akan terjadi penyimpangan prosedur dan penyalagunaan wewenang penggunaan dana APBD.

Menurut Shaleh, bisa saja apa yang disampaikan kontraktor lokal itu benar adanya. Sejumlah pihak ikut bermain, sehingga segala proses tender yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hanya dikuasai perusahaan tertentu. 'Bisa diprediksi, kalau perusahaan atau orangnya itu-itu saja yang menang lelang atau mendapatkan proyek penunjukan langsung (PL), keluhan kontraktor lokal itu betul terjadi,' ucapnya.

Shaleh pun mengusulkan agar pemda berinisiatif melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi kontraktor pengadaan barang dan jasa. Dalam pertemuan itu, pemda harus menggali permasalahan dan kendala yang dihadapi para kontraktor lokal.

Langkah lainnya yang bisa diambil jika monopoli proyek itu benar-benar terjadi di SKPD, yakni dengan mengadukan permasalahan tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (M. RIFQI)

Berita Terbaru