BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Buntut penolakan 11 pejabat eselon ll menjalani assessment (uji kompetensi) beberapa hari lalu terus bergulir. Bupati, Selasa (21/6/2016) sore memanggil Sekda Kobar Masradin, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kobar, Tengku Ali Sabana di ruang rapat Sekda.

Bupati Kotawaringin Barat Bambang Purwanto yang berhasil diwawancara sebentar oleh Borneonews sesaat sebelum ketiganya masuk ke ruangan mengatakan, masalah anggaran untuk uji kompetensi ini diatur belakangan. Namun yang menjadi soal, justru masalah anggaran ini harus jelas seperti yang dipermasalahkan kepala BKD.

"Masalah anggaran, itu urusan belakangan," kata Bambang dengan melempar senyum.

Namun wawancara terpotong karena salah satu ajudannya meminta Bambang memasuki ruang rapat Sekda. Di dalam ruangan, Masradin dan Tengku Ali Sabana sudah menunggu.

Sebelumnya, Kepala BKD Kobar Tengku Ali Sabana mengaku ditelepon bupati untuk segera datang. Pemanggilan itu terkait dengan pelakaanaan uji kompetensi yang menuai banyak persoalan.

"Saya di telepon Bupati, nanti setelah pertemuan ya wawancaranya," terang ali Syabana.

Salah satu yang menjadi alasan penolakan belasan pejabat eselon llB dan llA untuk uji kompetensi adalah surat undangan. Selain datangnya mendadak, surat perintah Bupati itu dikeluarkan oleh Bagian Umum Setda Kobar tanpa sepengetahuan BLD dan Sekda.

Kepala BPMD Kobar Rustam Efendi, salah satu pejabat eselon yang menolak mengikuti uji kompetensi mengaku heran, sebab surat yang dikeluarkan oleh bupati untuk undangan uji kompetensi itu tidak selumrah biasanya. Padahal, pengalaman ia saat pertama mengikuti assessment, ia mengikuti uji kompetensi dengan penyelenggara yang jelas dan surat tugasnya dikeluarkan oleh BKD Kobar.

"Saya memutuskan tidak ikut, karena masih meragukan, bukan takut atau memolak di-rolling atau dimutasi ujung-ujungnya," kata dia. (CECEP HERDI/m)