PANGKALAN BUN - Larangan membakar lahan bagi masyarakat lokal tampaknya efektif. Saat ini sangat jarang ditemui kasus pembakaran lahan dan hutan di sejumlah tempat, berbeda dengan yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Namun, dipihak lain larangan tersebut dikeluhkan. Pasalnya, selama ini masyarakat lokal masih menggunakan cara lama (membakar) untuk membersihkan lahan yang akan dijadikan sebagai lahan pertanian.

"Kalau membakar lahan dilarang, bagaimana nasib kami Apa kebijakan pemerintah untuk kami," ujar Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Syahrian. Minggu (24/7/2016).

Sebelumnya, bagi masyarkat lokal masih diperbolehkan membakar lahan, dua hektar per kepala keluarga. Tahun ini semua bentuk pembakaran lahan, hutan dan pekarangan dilarang. Bahkan, bagi pelaku ancaman pidana di depan mata.

"Kami sebagai petani, sepenuhnya mendukung pemerintah dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya bencana karhutla di tahun 2016 ini. Tapi perlu diperhatikan juga bagaimana nasib petani," ujarnya.

Syahrian menjelaskan, warga yang benar-benar berprofesi sebagai petani, dari segi ekonomi tergolong tak mampu. Itulah sebab kenapa membakar lahan menjadi alasan untuk menekan pengeluaran. 

Tak hanya itu, lanjut Syahrian, ia pernah mencoba bertanam sayur-mayur dengan menggunakan tanah dari lahan yang dibakar dan tanah dari lahan yang dibuka tanpa membakar dan hasilnya sungguh mengejutkan.

"Bukannya saya membela petani, tapi perlu diperhatikan juga berdasarkan percobaan saya, hasil dan kualitas sayur mayur yang saya tanam lebih baik di tanah dari lahan yang dibakar, ketimbang dengan hasil dari tahan yang dibuka tanpa dibakar. Yang jelas di sini permasalahannya adalah dari segi ekonomi," jelasnya.

Sementara itu Perwakilan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) Doni Maja Pradana menyebutkan, untuk masalah larangan membakar lahan bagi masyarakat, harus benar-benar dicari solusinya.

Pria yang mengaku pernah mempraktekkan sistem pembukaan lahan tanpa bakar di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) itu menjelaskan, sistem itu berhasil mengurangi bencana karhutla dan kabut asap. Namun efeknya bagi para petani sangat menyedihkan. Jika dihitung dari segi ekonomi, biayanya sangat mahal karena harus menggunakan alat berat atau pun membayar tenaga manusia untuk membersihkan lahan secara manual. 

"Ya intinya, kehidupan para petani lokal juga harus menjadi perhatian pemerintah," tukasnya. (UD/m)