Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Sekolah Perdesaan di Kobar Banyak Kekurangan Guru

  • Oleh Koko Sulistyo
  • 28 Juli 2016 - 14:05 WIB

BORNEONEWS, Kobar - Sekolah-sekolah perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, masih banyak yang kekurangan guru. Persoalan ini menimbulkan kecemburuan baik bagi masyarakat atau pemerintahan desa setempat. Persoalan tersebut menimbulkan stigma negatif bahwa guru-guru PNS ogah ditempatkan di desa dan hanya menumpuk di perkotaan.

Seperti di SDN 1 Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan (Arsel), desa yang hanya berjarak 35 kilometer dari Kota Pangkalan Bun ini  hanya memiliki tiga guru ASN yang harus mengajar 150 orang murid. Mensiasatinya 1 guru dapat merangkap beberapa mata pelajaran sekaligus.

Sementara tidak semua guru menguasai mata pelajaran tersebut. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

"Bayangkan saja tiga guru harus melayani 150 murid, sehingga mereka merangkap memberikan mata pelajaran, dan tidak semua guru menguasai mata pelajaran yang dibawakan karena bukan bidangnya," keluh Kepala Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Hasanudin, Kamis (28/7/2016).

Ketidaksiapan mental para ASN yang ditempatkan jauh dari perkotaan juga menjadi persoalan. Hal ini terlihat dengan banyaknya guru ASN yang minta pindah ke sekolah perkotaan seperti di Runtu sendiri dan di Kecamatan Kolam. "Ini masalah mental, profesi guru ini adalah pilihan, kalau niatnya pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, ditempatkan dimanapun mereka akan ikhlas menjalani, tapi persoalannya ini hanya sekedar batu loncatan," tegas Hasanudin.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kotawaringin Barat (Disdikpora Kobar), Aida Lailawati mengatakan,  persoalan kekurangan guru bukan hanya terjadi di perdesaan tetapi juga wilayah perkotaan. Ia mencontohkan, SD Negeri Sidorejo 1 yang merupakan sekolah favorit yang masih kekurangan tiga orang guru.

Ia menjelaskan salah satu faktor yang melandasi kekurangan guru baik diperkotaan maupun di perdesaan, adanya ketimpangan antara jumlah guru yang sudah memasuki masa pensiun dan jumlah penerimaan CPNS dari formasi guru. Berdasarkan petunjuk pemerintah pusat, kekurangan guru dapat disiasati dengan mengangkat guru-guru honorer. Sementara terkait anggaran untuk gaji guru honorer dapat diambil dari 15 persen dana BOS.

"Ada alokasi 15 persen dana BOS untuk pengangkatan tenaga guru honorer, dan ini berdasarkan petunjuk dari pusat," kata Aida Lailawati di Aula Dikpora, Rabu (27/7/2016).

Bupati Kotawaringin Barat, Bambang Purwanto menegaskan sudah memerintahkan Kadisdikpora melakukan pemetaan dan inventarisir termasuk sarana dan prasarana di semua sekolah. Selain itu ia juga sudah meminta rekap dari jumlah ASN (guru) yang berada di desa dan meminta pindah. Hal ini akan ia laporkan ke pusat agar pada penerimaan CPNS nantinya lebih memprioritaskan putra-putri daerah.

"Nantinya rekap itu sebagai dasar untuk kita agar lebih memprioritaskan putra-putri daerah dalam rekrutmen ASN," ujar Bupati Kobar, Bambang Purwanto. Rabu (27/7/2016). (KOKO SULISTYO/N).

Berita Terbaru