BORNEONEWS, Palangka Raya - Kota Palangka Raya memiliki 64 Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), namun jumlah yang cukup banyak ini dinilai belum berfungsi maksimal.

Seperti diketahui UPPKS merupakan salah satu program dari BKKBN untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat kalangan bawah, namun nyatanya program ini belum dapat membantu anggotanya secara penuh.

Hal ini diungkapkan Gunawan Abel, Asisten II Setda Kota Palangka Raya, Bidang Ekonomi usai melantik Badan Pengurus Cabang Asosiasi Kelompok UPPKS Palangka Raya masa bakti 2016-2020, Kamis (1/12/2016) di Aula Peteng Karuhei I, Balai Kota.

Gunawan mengatakan, selama ini UPPKS hanya nama, belum eksis memberikan segala upaya untuk mencapai tujuan bersama yaitu mendapatkan keluarga sejahtera.

"Memang hari ini kita membuat sejarah karena DPC UPPKS Palangka Raya ini yang pertama di Kalimantan Tengah. Tapi kita jangan terlena, justru karena kelembagaannya telah terbentuk maka makin besar tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan anggotanya," ungkap Gunawan lagi.

Ketidakberfungsian UPPKS selama ini menurutnya terjadi karena alasan klasik usaha mikro pada umumnya, yaitu permodalan, pemasaran produk, efisiensi dan kemasan.

"Hal-hal inilah yang membuat usaha keluarga ini tidak dapat bertumbuh dengan baik. Padahal kalau UPPKS berkembang dengan baik, akan dapat menunjang kesejahteraan keluarga terutama masyarakat pra sejahtera," pungkasnya.

Sementara itu Aratuni D Djaban, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPMP2AKB) Kota Palangka Raya mengatakan bahwa UPPKS merupakan lembaga independen profesional yang bergerak di bidang usaha kecil dan menengah.

"Hanya memang di bawah binaan BKKBN makanya kita terus pantau dan dukung. Karena kalau mereka bisa maju, maka akan ada perbaikan taraf hidup pula bagi masyarakat marginal kita," pungkasnya. (TESTI PRISCILLA/m)