BORNEONEWS, Pulang Pisau - Penegakan hukum lebih efektif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Demikian dikatakan Kapolres Pulang Pisau AKBP Budi Satria Nasution pada saat ditemui Borneonews usai menghadiri rapat paripurna DPRD, Rabu (8/2/2017). "Kemarau cukup panjang dan kering, dalam pencegahan tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata Kapolres.

Bulan Februari ini, kata dia, Polres Pulang Pisau mulai melakukan pencegahan. "Rapat teknis sudah dua kali kita laksanakan dengan BPBD, termasuk juga menindaklanjuti kegiatan di istana negara kemarin," ujarnya.

Berdasarkan prediksi dari BMKG, jelas Budi, akhir maret sudah masuk kemarau panas dan kering. "Itu diperkirakan sampai november dan cukup panjang, dan dalam pencegahan ini kita akan membentuk tim teknis dengan beberapa SKPD," terangnya.

Kapolres menegaskan penegakan hukum pasti dilakukan, karena dengan langkah itu lebih efektif untuk mencegah karhutla. Selain itu, penegakan hukum juga harus diiringi dengan sosialisasi ke masyarakat bahwa membakar lahan itu dilarang.

"Tahun 2016 lalu, pencegahan dan penanggulangan Karhutla kita diapresiasi dari kementerian karena bisa menurunkan kurang lebih 84%, bisa bayangin pada 2015 ada seribu sekian titik hotspot, dan di 2016 hanya ada 54 titik hotspot," ujarnya.

Intinya, tegas dia, bagaimana mengedukasi masyarakat agar melakukan pencegahan. Semua pihak harus optimistis, sebab tahun lalu hal tersebut berhasil dilakukan. "Demikian juga tahun ini harus lebih baik lagi. Bupati juga sudah menyampaikan bahwa dalam pencegahan ada juga porsi anggaran sehingga pencegahan harus dilakukan sedini mungkin, cepat dan terkoordinasi," pungkas dia. (JAMES DONNY/B-8)