BORNEONEWS, Nanga Bulik - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menjalin hubungan kerja sama, menjajaki program transmigrasi di Kalimantan Tengah. Pj Sekda DI Yogyakarta, Sulistiyo dan rombongan tiba di pintu kedatangan di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalteng, disambut Bupati Marukan, kemarin. Di Lamandau, transmigran asal Jawa, termasuk DIY, tergolong berhasil.

"Kami bersama jajaran Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lamandau ini dalam rangka penjajakan kerja sama antardaerah dalam program transmigrasi," kata Sulistiyo, sambil memperkenalkananggota rombongannya, Bupati Sleman Sri Purnomo, Wabup Kulon Progo, Sutedjo, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Asisten III Sleman, Asisten III Bantul, hingga kepala SKPD.

Sulistiyo mengungkapkan, program transmigrasi ini akan memberikan kontribusi sangat besar bagi kemajuan daerah. Menurut dia, hal itu kelak dapat memberikan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, serta perbaikan kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pada hari yang sama, rombongan DIY itu melanjutkan kunjungan ke Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya yang merupakan kawasan transmigran asal Jawa, di antaranya warga DI Yogyakarta.

Cukup berhasil

Pertengahan Juni lalu, Pemerintah Kabupaten Lamandau bersama instansi terkait, menggelar rapat terbatas di Kantor Pemkab Lamandau. Dalam rapat yang dipimpin wakil Bupati Lamandau Sugiyarto, Rabu (14/6/2017) itu, mereka membahas rencana penetapan kawasan (RPK) transmigrasi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lamandau, Sefamas Wijaya, menyebutkan, program transmigrasi di daerahnya terbilang cukup berhasil dan sukses. Beberapa desa potensial di Lamandau merupakan desa eks trans.

Berkaca dari pengalaman tersebut, Pemkab Lamandau bertekad kembali melaksanakan program transmigrasi. Rencananya, kata Sefamas, lokasi transmigrasi yang disepakati sementara, berada di Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya.

"Kami rencanakan di Desa Kahingai. Namun, itu belum pasti. Karena, kami diminta mempelajari RPK yang diusulkan, apakah ada perizinan yang tumpang tindih, atau beberapa hal lain yang sekiranya menghambat atau tidak," jelasnya.

Sefamas menyebutkan, apabila kawasan tersebut bisa dijadikan lokasi transmigrasi, dan bebas dari tumpang tindih perizinan, paling cepat baru bisa mendatangkan transmigran pada 2018. Untuk itulah, pihaknya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, meski masih akan ditindaklanjuti pada tahap-tahap berikutnya. (HERIYADI/PPOST/N).