BORNEONEWS, Sukamara - Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukamara Iswan Gemayana mengatakan, sebelum menerapkan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. 

"Sebelum diterapkan yang terpenting dilakukan adalah sosialisasi kepada wajib pajak. Karena jangan sampai masyarakat tidak mengetahui dan kaget setelah diterapkan program tersebut," ungkap Iswan Gemayana, Minggu (14/1/2018).

Menurut dia, mulai tahun depan program Konfirmasi Status Wajib Pajak  akan diterapkan dan mengharuskan bukti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan selama dua tahun berturut-turut sebagai salah satu syarat pengurusan perizinan.

"Program ini juga telah disosialisakan oleh pihak KPP Pratama Pangkalan Bun kepada SOPD di lingkungan Pemkab Sukamara," ujarnya. 

Sebelumnya, Kepala KPP Pratama Pangkalan Bun Artiek Purnawestri mengatakan bahwa landasan hukum penerapan program KSWP adalah Permendagri No 112/2016, yang mengatur kewajiban perpajakan sebelum diberikan izin layanan publik oleh pemerintah daerah.

"Layanan publik yang dimaksud seperti izin perdagangan, usaha hiburan, izin mendirikan bangunan, minuman beralkhohol, izin gangguan, izin trayek, restoran, dan izin lainnya."