BORNEONEWS, Palangka Raya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta eksekutif mencabut izin perusahaan besar swasta (PBS) sawit jika terbukti melakukan pencemaran limbah di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan.

"Pemerintah harus mengecek perusahaan yang beroperasi di wilahah Danau Sembuluh, bahkan jika nantinya terbukti ada indikasi kesengajaan, jangan ragu cabut izinnya," ucap Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng M Asera, Kamis (6/9/2018).

Politisi PKB itu minta pemerintah daerah langsung bertindak tegas karena pencemaran Danau Sembuluh sudah mengganggu hajat orang banyak.

Pihak eksekutif sendiri, melalui Pj Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengaku akan mengkaji terlebih dahulu penyebab Danau Sembuluh tercemar.

"Kita akan lihat 8 perusahaan yang berdekat dengan Danau Sembuluh, apakah ada saluran atau pembuangan limbah yang menuju kearah danau," ujar P Sekda Kalteng, Fajrizal Fitri, Kamis (6/9/2018).

"Jika nantinya ada saluran limbah yang menuju ke arah danau, kita masih akan mengecek lagi apakah ini ada unsur kesengajaan atau tidak," tambahnya.