"Segera kita sampaikan dengan akan berkoordinasi dengan kepala desa lain. Harapan besar kepada pemkab bisa mengambil keputusan karena dana CSR sudah dikelola oleh APB lagi," akunya.

Sementara itu, Ketua APB Bartim Andi Usman, mengatakan, pihak APB sudah tidak lagi mengelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) maupun dana perawatan jalan yang diambil dari perusahaan penambang batu bara, karena selama ini pihak perusahaan selalu terlambat membayar.

"APB tidak lagi menagih dan mendistribusikan ke desa-desa dana CSR maupun jalan/comdev, bararti desa sekarang menagih sendiri ke perusahaan penambang tersebut," ujar Andi Usman.

Andi menambahkan, pihak desa yang meminta adanya lembaga baru untuk menggantikan APB untuk mengelola bantuan dana CSR dari perusahaan penambang, merupakan keputusan dari rapat koordinasi.

"APB tetap akan membantu dalam hal komunikasi, koordinasi atau perlunya data APB akan tetap membantu, APB sudah tidak mengambil iuran ke perusahaan dan membagi-bagi ke desa-desa," akunya.

Andi Usman juga mengigatkan kepada perusahaan penambang, khususnya pimpinan, CSR itu merupakan kewajiban yang berdasarkan Undang-undang pertambangan maupun undang-undang perseroan terbatas.