3. Surat dakwaan bertentangan

Pasal 55 KUHP Ketidakjelasan dari dakwaan JPU dalam melakukan tindak pidana dan tidak jelas dalam dakwaan apakah terdakwa sebagai orang yang mengedit gambar tersebut atau hanya sebagai orang yang memposting gambar-gambar yang didapat dari akun orang lain. "Menurut hemat kami jaksa penuntut umum tidak cermat dalam hal ini," tuturnya

4. Eksepsi dakwaan batal demi hukum

Surat dakwaan JPU tidak memenuhi syarat yang diminta dalam Pasal 142 ayat 2 KUHAP Dalam dakwaanya tidak menyebutkan waktu dan tempat kejadian.

Pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu persatu serta menyebut dengan cermat lengkap dan jelas.

5. Eksepsi tidak dapat diterima

Tindak pidana yang dilakukan merupakan delik aduan, tapi dakwaan terhadap terdakwa dilakukan tanpa adanya pengaduan dari korban.

Merujuk Pasal 72-75 KUHP. Apabila ketentuan ini tidak bisa dipenuhi maka akibatnya dakwaan tidak dapat diterima.

"Yang namanya pencemaran nama baik ini adalah orang yang mersasa dicemarkan. Atau orang yang melapor ini mendapat kuasa dari korban. Sekarnag dalam hal ini adalah korbannya presiden, tapi yang melapor bukan presiden. Ini ada ketidakcermatan dari JPU, sehingga hakim menerima eksepsi kami," pungkasnya. (DANANG/B-6)