Sejak tahun 2016, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah membangun sistem informasi elektronik yaitu Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang telah disebutkan di atas, yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi tidak hanya untuk KUR saja, namun juga seluruh Skema Kredit Program yang diinisiasi pemerintah. Tidak kurang dari 70 instansi memiliki akses terhadap aplikasi ini sehingga diharapkan mampu melakukan pemantauan atas perkembangan Kredit Program terutama KUR di Indonesia.

Pemda melalui dinas yang membawahi koperasi dan UKM baik itu ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota bahkan memiliki nilai tambah,  Pemda memiliki akses untuk mengirimkan data UMKM yang dinilai berpotensi menjadi calon Debitur KUR, serta memiliki informasi terkait perkembangan penyaluran KUR dan UMKM di wilayahnya. Perbankan memperoleh manfaat dari SIKP, yatu dengan adanya data UMKM yang berpotensial sebagai calon Debitur KUR, pihak perbankan memiliki cakupan yang lebih luas dalam memberikan pembiayaan terhadap UMKM untuk menuju kelas yang lebih tinggi. Perbankan dapat memilah data UMKM calon Debitur yang telah diupload ke SIKP untuk memperoleh pembiayaan sesuai karakteristik yang diharapkan oleh prinsip-prinsip pembiayaan perbankan.

SIKP berfungsi sebagai Early Warning System (EWS), jika penerima KUR mendapatkan lebih dari satu fasilitas kredit atau penyaluran melebihi plafon/limit yang sudah ditentukan. Selain itu, melalui SIKP dapat diketahui data penerima KUR (prinsip Know Your Customer) berupa jumlah dan profil debitur, validitas debitur, serta statistik penyaluran KUR. Intinya SIKP bertujuan antara lain untuk meningkatkan akurasi basis data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai sasaran penerima Kredit Program, meningkatkan akurasi perhitungan dan kecepatan pembayaran Subsidi Bunga dan/ atau fasilitas lainnya, basis data tunggal sebagai dasar perumusan kebijakan Kredit Program dan menghubungkan para pemangku kepentingan Kredit Program. Sehingga dengan keberadaan SIKP ini, manfaat tidak hanya diterima oleh UMKM saja, namun juga pada Pemda dan Perbankan/Lembaga Keuangan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Palangkaraya dibantu oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalan Bun sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program KUR di wilayahnya. Monitoring dan evaluasi selain dilakukan melalui SIKP, juga dengan cara melakukan survei terhadap Debitur KUR, Penyalur KUR dan Pemda setempat (Dinas Koperasi dan UKM), survei dilakukan tiap semester untuk mengetahui pelaksanaan KUR di lapangan.

Setiap tahun, KPPN Pangkalan Bun  melaksanakan survei pelaksanaan KUR di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Sukamara. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat diketahui pelaksanaan program KUR di wilayah kerja KPPN Pangkalan BUN. Penyaluran KUR di wilayah KPPN Pangkalan Bun cukup menggembirakan, untuk tahun 2019 realisasi penyaluran KUR sebesar Rp164,24 miliar dengan jumlah debitur KUR sebanyak 4.064 orang, Kabupaten Lamandau realisasi penyaluran KUR sebesar Rp62,29 miliar dengan jumlah debitur KUR sebanyak 1.311 orang, Kabupaten Sukamara realisasi penyaluran KUR sebesar Rp34,051 miliar dengan jumlah debitur KUR sebanyak 1.104 orang. Diharapkan ke depannya realisasi penyaluran KUR bisa semakin meningkat dan Program KUR dapat menjangkau lebih banyak lagi pelaku UMKM, sehingga bisa membantu UMKM menuju tingkat usaha yang lebih tinggi serta mendorong peningkatan perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.

*Penulis adalah Kepala Seksi Bank Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalan Bun