YLBHI: Larangan Perekaman Persidangan Perparah Mafia Peradilan

Oleh ANTARA
27 Februari 2020 - 13:15 WIB

Jakarta (ANTARA) - Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan yang berisi larangan mengambil foto, merekam suara dan merekam gambar selama persidangan dinilai dapat memperparah mafia peradilan.

"YLBHI berpendapat bahwa larangan memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin ketua pengadilan akan memperparah mafia peradilan yang selama ini dalam banyak laporan sangat banyak ditemukan," kata Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis.

SEMA No 2 tahun 2020 tersebut ditandatangani pada 7 Februari 2020.

"Hal ini juga bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Apalagi terdapat ancaman pemidanaan di dalamnya," tambah Isnur.

Ancaman pidana yang ada dalam Surat Edaran tersebut sudah terdapat dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga tidak pada tempatnya dicantumkan dalam SEMA tersebut.

"Selain itu, memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin adalah ranah hukum administrasi yang dihubungkan dengan sesuatu perbuatan yang dilarang, sedangkan memfoto, merekam, dan meliput tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang," ungkap Isnur.

Apalagi ketua pengadilan dan birokrasinya akan dengan mudah menolak permohonan izin tersebut dengan berbagai alasan dan kepentingan tertentu.

YLBHI mencatat, selama ini rekaman sidang memiliki setidak-tidaknya beberapa manfaat.

Manfaat pertama adalah menjadi bukti keterangan-keterangan dalam sidang.

"Indonesia tidak memiliki tradisi dan ketentuan yang ketat mengenai catatan jalannya sidang. LBH-YLBHI sering menemui keterangan saksi dikutip secara berbeda baik di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan majelis hakim atau keterangan saksi tidak dikutip secara utuh baik oleh jaksa maupun hakim sehingga menimbulkan makna berbeda," jelas Isnur.

Pola lain adalah ada keterangan saksi-saksi tertentu tidak diambil dan tidak dijelaskan pemilihan keterangan saksi tersebut. Dalam pengalaman LBH juga sering ditemukan hakim menghalang-halangi liputan media dan juga dokumentasi oleh Tim Penasihat Hukum.

"Manfaat kedua adalah bukti sikap majelis hakim dan para pihak," kata Isnur.

Hakim dan para pihak terikat pada hukum dalam bertindak di dalam sidang. Pasal 158 KUHAP misalnya melarang hakim menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di dalam persidangan tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa atau Pasal 166 KUHAP yang mengatur pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.

"Manfaat ketiga, rekaman persidangan baik audio maupun video juga membuat hakim dan para pihak merasa diawasi. Setidaknya hakim dan para pihak akan berpikir dua kali apabila mereka hendak bertindak tidak patut atau melanggar hukum acara karena akan ada bukti dari rekaman audio dan video tersebut," jelas Isnur.

Di sisi lain, masalah-masalah pengadilan juga masih banyak yang belum terselesaikan seperti praktik-praktik minta uang serta layanan yang belum teratur masih ditemui di mana-mana, pengadilan lambat merespon permintaan pihak-pihak yang berperkara.

"Kami meminta perihal larangan memfoto dan merekam persidangan dicabut dari SE Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 2/2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan," tegas Isnur.

Pada poin 3 SEMA tersebut menyebutkan sebagai berikut "Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin ketua pengadilan negeri yang bersangkutan".

Surat edaran itu juga memuat poin lainnya di antaranya seluruh orang yang hadir dalam sidang dilarang mengaktifkan HP selama persidangan berlangsung. Selain itu, pengunjung sidang dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan yang tidak perlu.

Bagi pengunjung sidang yang tidak bersikap sesuai tata tertib akan mendapat peringatan. Jika peringatan tak dipatuhi, pengunjung sidang dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Apabila pengunjung sidang tidak mematuhi perintah hakim dan berbuat tindak pidana, akan dituntut secara hukum.

Latar belakang diterbitkannya surat tersebut disebutkan untuk menyikapi kurang tertibnya penegakan aturan dalam menghadiri persidangan di pengadilan negeri, adanya tindakan di ruang sidang yang mengganggu jalannya sidang, serta untuk menjaga marwah pengadilan. (ANTARA)

TAGS:

#YLBHI #Mafia Peradilan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

RSUD Kapuas Edukasi Peran Jadi Dokter Pribadi Bagi Keluarga Atasi Demam

01 Mei 2024 - 10:00 WIB

Tim Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas kembali memberikan edukasi seputar kesehatan kepada masyarakat lewat radio siaran pemerintah daerah.

Tujuh Bandara Ditutup Sementara Akibat Erupsi Gunung Ruang

01 Mei 2024 - 09:45 WIB

Profesor Indonesia Ikuti Konference dan Pameran Geospasial Internasional

01 Mei 2024 - 09:30 WIB

Salah seorang Profesor Bidang Kehutanan, Profesor Rahmawaty dari Universitas Sumatera Utara atau USU menjadi perwakilan Indonesia untuk mengikuti konferensi dan pameran geospasial internasional pada 29-30 April 2024 kemarin.

Kementerian ATR/BPN Telah Terbitkan 38.194 Sertifikat Tanah Elektronik

01 Mei 2024 - 09:15 WIB

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menerbitkan sebanyak 38.194 sertifikat tanah elektronik hingga April 2024.

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total di Gaza

01 Mei 2024 - 09:00 WIB

TKN: Hubungan Prabowo-Gibran dengan Relawan Harmonis

01 Mei 2024 - 08:40 WIB

Atletico Dihukum Penutupan Sebagian Stadion Karena Pelecehan Rasial

01 Mei 2024 - 08:20 WIB

Atletico Madrid mendapat hukuman penutupan sebagian stadion mereka untuk dua pertandingan Liga Spanyol, setelah pemain sayap Athletic Bilbao Nico Williams mengalami pelecehan rasial di sana, demikian diumumkan Federasi Sepak bola Spanyol (RFEF), Selasa.

BMKG Prakirakan Potensi Hujan Lebat di 26 Provinsi pada Awal Mei, Termasuk Palangka Raya

01 Mei 2024 - 08:00 WIB

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan lebat berpotensi mengguyur sejumlah wilayah, termasuk kota besar, di 26 provinsiIndonesia pada hari pertama Mei, Rabu.

Real Madrid Sukses Tahan Imbang Bayern Muenchen di Allianz Arena 2-2

01 Mei 2024 - 07:40 WIB

Real Madrid sukses menahan Bayern Muenchen di kandangnya dengan skor 2-2 pada leg pertama semifinal Liga Champions di Stadion Allianz Arena, Muenchen, Rabu dini hari WIB.

Tingkat Prevelensi Stunting di Pulang Pisau Alami Penurunan

01 Mei 2024 - 07:20 WIB

Pj Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani mengahadiri kegiatan rembuk stunting bertempat di Aula Kantor Baperrida setempat, Selasa, 30 April 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia